Banyuwangi-SuaraNusantara
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengundang Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banyuwangi ke Pendopo Bupati, Senin (31/10/2016), untuk berdialog tentang berbagai problematika dunia pendidikan. Dalam dialog yang diselenggarakan jelang peringatan Hari Guru Nasional pada 25 November mendatang ini, bupati sekaligus meminta para guru menerapkan pengajaran dengan sistem pengasuhan.
“Para guru perlu menerapkan pendidikan dengan pola pengasuhan. Bukan sekedar penyampai materi pelajaran,” kata Bupati Abdullah Azwar Anas.
Pola pengasuhan yang dimaksud, terang Anas, adalah adanya perhatian lebih seorang guru kepada peserta didik. “Tidak cukup guru hanya mengajarkan materi pelajaran di kelas saja. Tapi guru juga harus berdialog dengan siswa. Peduli tentang kehidupan sehariannya,” ujarnya.
Menurutnya, perhatian kepada siswa itu menjadi penting karena akan bisa mengurangi tingkat kerawanan prilaku negatif pelajar di luar sekolah. “Mungkin di kelas, anak-anak (pelajar) bisa ditangani. Akan tetapi permasalahannya, anak-anak rawan terlibat dengan hal-hal negatif saat berada antara sekolah dan rumah. Oleh karena itu, penting perhatian kepada mereka,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PGRI Banyuwangi, Teguh Sumarsono, menyatakan kesediaan PGRI untuk bersinergi dengan program Pemkab Banyuwangi. Termasuk menerapkan pola pengasuhan seperti yang diharapkan bupati.
“Kami mengapresiasi kemajuan bidang pendidikan Banyuwangi saat ini. Sektor pendidikan terus ditingkatkan dan telah menjadi komitmen pemkab. Untuk itu, contoh pola pendidikan pengasuhan seperti yang disarankan Pak Bupati akan kami terapkan karena sangat berpengaruh pada perkembangan pendidikan di sini,” tegas Teguh.
Teguh juga menegaskan netralitas PGRI dan komitmen untuk berjuang di dunia pendidikan. “Kami sebagai organisasi profesi berjuang penuh untuk pendidikan. Tidak ada lagi ceritanya PGRI berpolitik,” ungkapnya.
Pertemuan yang diikuti pengurus PGRI di tingkat kabupaten dan kecamatan se-Banyuwangi itu juga membahas persoalan pendidikan yang lebih teknis. Mulai dari persoalan jam mengajar, guru K2, penambahan insentif hingga permasalahan-permasalahan teknis keguruan. (rm/red)
