RUU Pemilu Belum Kelar, Komisi II Usul Pemilihan Anggota KPU/Bawaslu Ditunda

Jakarta – SuaraNusantra
Komisi II DPR hingga saat ini belum bisa memastikan kapan akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota KPU dan Bawaslu. Padahal Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan surat nama-nama calon yang merupakan hasil dari panitia seleksi.

Ketua Komisi II Zainudin Amali menyebut, DPR akan memanggil terlebih dahulu panitia seleksi calon anggota KPU-Bawaslu pada Senin, 20 Maret pekan depan. DPR ingin mendengar alasan pansel memilih nama-nama yang diajukan tersebut.

“Komisi II akan minta penjelasan sedetail mungkin terhadap pimpinan pansel tentang 14 nama komisioner KPK dan 10 nama calon Bawaslu, kenapa mereka? apa alasannya? Itu akan berkembang dalam rapat tersebut,” ungkap Amali di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2017).

Surat presiden mengenai nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu telah dibacakan pada sidang paripurna DPR, Kamis (23/2/2017). Namun Amali menyatakan pihaknya belum bisa memastikan kapan fit and proper test akan dilakukan.

“Jadi saya belum bisa memastikan kapan fit and proper test. Setelah dengar pansel, Komisi II akan ambil sikap. Apakah fit and proper test dilakukan dengan menerima nama-nama 14 KPU dan 10 Bawaslu,” ujarnya.

Komisi II sendiri menganjurkan agar pemilihan anggota KPU dan Bawaslu tidak dilakukan lebih dahulu mengingat saat ini revisi UU Penyelenggaraan Pemilu masih belum selesai. Sementara masa tugas Komisioner KPU dan Bawaslu periode ini akan selesai pada 12 April mendatang.

“Bersamaan dengan sekarang ini, pansus Pemilu sedang membahas penyelenggara Pemilu, yakni KPU-Bawaslu. Ada beberapa hal yang substantif yang berbeda dengan UU lama, seperti apa kita belum tahu,” terang Amali.

“Dilema Komisi II, pembahasan tentang Pemilu itu belum selesai sementara kita dihadapkan selesainya masa bakti KPU yang sekarang. Kalau ini dikomunikasikan dengan baik, kita akan bisa mendapatkan jalan keluar yang baik, tapi jangan bertentangan dengan keputusan yang ada,” imbuh politikus Golkar itu.

Amali sendiri belum bisa memastikan apakah Komisi II akan berkenan melakukan fit and proper test terhadap nama-nama calon komisioner KPU dan Bawaslu yang diajukan pansel. Kemungkinan DPR mengembalikan hasil seleksi pansel masih mungkin terjadi.

“Itu alternatif kemungkinan yang akan muncul setelah rapat internal,” kata Amali.

Nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu sendiri telah diserahkan ke Presiden Jokowi oleh pansel pada 1 Februari lalu. DPR akan menyeleksi nama-nama yang telah lolos seleksi untuk menjabat sebagai anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022.

Penulis: AJB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here