Pelaksanaan Pilkades di Nias Selatan Tunggu Regulasi Perda

Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMDes) Induk Laia (Foto: Wilson Loi)
Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMDes) Induk Laia (Foto: Wilson Loi)

Nias Selatan-SuaraNusantara

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan saat ini sedang dibentuk regulasinya (Perda) sebagai pedoman pada proses pelaksanaan Pilkades tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMDes) Kabupaten Nias Selatan Induk Laia saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (30/3/2017)

“Kita sudah lakukan pembahasan regulasi tentang Perda di DPRD tentang pelaksanaan Pilkades ini. Namun kita harus konsultasi di Mendagri karena ada beberapa pasal yang harus di implementasikan,” papar Induk Laia.

“Setelah ditetapkannya Perda, nantinya kita persiapkan Perbup tentang Pilkades,”  tambahnya.

Pemilihan Kepala Desa rencananya akan digelar akhir tahun 2017 atau sebelum pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara.

“Kita targetkan akhir tahun ini atau sebelum pelaksanaan Pilgubsu,” katanya.

Jelas Induk Laia, pelaksanaan Pilkades nantinya dilakukan secara serentak dan bergelombang. “Misalnya kita akan lakukan pada 10 Maret, maka pelaksanaanya hanya satu hari. Hanya kita tidak bisa melaksanakan sebanyak 459 desa sekaligus. Jadi kita buat secara bergelombang, karena ada yang belum ada yang belum habis masa jabatanya,” jelasnya.

Biaya atau anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa akan dibebankan kepada APBD dan sebagian dari APBDes.

“Anggarannya dibebankan pada APBD dan sebagian dari APBDes, dan itu sudah diatur oleh UU,” kata Induk Laia.

Untuk klasifikasi pendidikan bagi calon Kepala Desa sesuai Permendagri 112 tahun 2014, minimal tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Nias Selatan sendiri terdiri dari 459 Desa. Saat ini, jabatan Kepala Desa di lingkup Pemkab Nias Selatan masih dijabat oleh Pejabat Sementara (Pjs). Hingga bulan April 2017 ini, Pjs Kades di Nias Selatan mencapai 340 Desa.

Penulis: Wilson Loi