Warga Minta Pemerintah Evaluasi Disdukcapil Pamekasan

Warga yang urus e-ktp. Foto : Hasbullah
Warga yang urus e-ktp. Foto : Hasbullah

Pamekasan – SuaraNusantara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pamekasan, Jawa Timur (Jatim) terancam didemo warganya sendiri. Mereka mulai muak dengan layanan kependudukan di daerah tersebut, khususnya bagi warga yang hendak mencetak ulang E-KTP yang hilang.

“Saya harus bolak-balik ke sini (kantor Disdukcapil Pamekasan red). Saya tidak bisa mencetak ulang E-KTP saya yang hilang,” ujar seorang warga bernama Busri (26) kepada SuaraNusantara, di Kantor Disdukcapil Pemakasan, Jatim, Rabu (19/04/2017).

Penuturan dia, Disdukcapil tak bisa langsung mencetak ulang E-ktp miliknya yang hilang karena stok blanko terbatas.

“Saya hanya dikasih KTP sementara berupa kertas yang di print out,” sambungnya.

Kata Busari, alasan stok blanko terbatas jelas mengada-ngada, mengingat ia menperoleh informasi bahwa Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menambah stok blanko awal maret lalu.

Diketahui, Ditjen Dukcapil telah berhasil melakukan lelang 7 juta lembar blanko. Sebanyak 4,5 juta lembar sudah didistribusikan ke seluruh daerah di Indonesia.

“Kadisdukcapil sepertinya membohongi warga. Katanya belum dapat jatah blanko padahal pusat susah lelang 7 juta,” beber dia.

Selain itu, mahasiswa semester akhir di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan itu juga menyayangkan gaya komunikasi Kepala Disdukcapil Pamekasan, Herman Kusnadi yang terkesan arogan. Menurutnya, selama mengurus proses pencetakan E-KTP, ia mendaapt pelayanan tak memuaskan.

“Masak bicara sama warganya sendiri keras seperti itu. Lantang, dan ngebentak-bentak,” tutur dia.

Karena itu, ia berharap agar pemerintah pusat mengevaluasi kinerja pejabat Disdukcapil Pamekasan tersebut. Bahkan bila perlu, ia meminta agar PNS yang tak mengindahkan intruksi pusat dipecat saja.

Penulis : Hasbullah