Mendagri Bantah Larang Pemutaran Kembali Film G30S/PKI

Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Ist)
Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Ist)

Jakarta-SuaraNusantara

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo  berniat mencari tahu lebih lanjut siapa yang menyebarkan fitnah bahwa dirinya melarang pemutaran kembali film Pengkhianatan G30S/PKI di televisi.

“Kabar siapa? Itu fitnah! Saya tidak pernah buat pernyataan tersebut,” kata Mendagri Tjahjo lewat pesan singkatnya, Jumat (15/9/2017).

Dia menyatakan, pihaknya tak pernah mempermasalahkan kalau film G 30 S PKI karya sutradara Arifin C. Noer itu diputar kembali  di televisi.

“Kalau saya silakan saja diputar di televisi,” ujar Tjahjo.

Menurut dia, pemutaran ini perlu agar masyarakat dan generasi muda tahu akan adanya gerakan tersebut. Peristiwa itu dinilai sebagai bagian dari sejarah, terlepas pro kontra yang ada.

“Namanya sejarah, agar masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa pernah ada gerakan tersebut,” ujar dia.

Pada era Orde Baru, film tentang gerakan penculikan dan pembunuhan terhadap enam jenderal dan satu perwira menengah angkatan darat oleh PKI di tahun 1965 itu selalu tayang di layar televisi setiap tanggal 30 September.

Belakangan, setelah era reformasi, penayangan film tersebut dihentikan. Beberapa penelitian memperlihatkan hasil bahwa sebenarnya sebagian besar pucuk pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak tahu menahu mengenai penculikan tersebut.

Hanya DN. Aidit selaku Ketua PKI dan Biro Khususnya (Syam Kamaruzzaman, Pono, Bono) yang mengetahui dan merencanakan aksi penculikan tersebut. Itupun rencana sebenarnya hanya aksi penculikan tanpa disertai pembunuhan terhadap tujuh jenderal yang dianggap akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Bung Karno.

Dari beberapa penelitian diketahui, sampai rapat terakhir di kawasan Lubang Buaya yang berlangsung hanya beberapa jam sebelum aksi dimulai, ketujuh jenderal harus ditangkap hidup-hidup dan dibawa menghadap ke Bung Karno.

Setelah rapat bubar, DN Aidit pulang ke rumahnya, sementara para petinggi G30S seperti Brigjend Suparjo dan Letkol Untung meninggalkan Lubang Buaya menuju kawasan Penas, Halim Perdanakusuma yang dijadikan sebagai pusat komando gerakan. Di saat inilah, Syam Kamaruzzaman yang masih berada di Lubang Buaya merubah instruksi ‘tangkap hidup-hidup’ menjadi ‘tangkap hidup atau mati’. Syam juga merubah perintah membawa para jenderal menghadap Bung Karno, menjadi membawa jenderal ke Lubang Buaya.

Perubahan instruksi yang dilakukan Syam Kamaruzzaman ini mengakibatkan kacaunya skenario aksi G30S. Brigjend Supardjo sampai lemas dan jatuh terduduk di lantai saat mendengar kabar ada jenderal yang terbunuh. Naluri militernya mengatakan G30S sudah berakhir. Apalagi setelah usahanya meminta dukungan Bung Karno ditolak mentah-mentah oleh Pemimpin Besar Revolusi itu.

Dari berbagai penelitian yang didasarkan pada kesaksian Kolonel Abdul Latief, diketahui bahwa Panglima Kostrad Mayjend Soeharto sebenarnya sudah mengetahui akan adanya aksi G30S, namun dia diam saja dan membiarkan penculikan terjadi.

“Siapa yang mengkudeta Bung Karno waktu itu? Kami atau mereka? Itu yang tidak pernah bisa dibuktikan hingga kini, makanya kejelasan sejarah itu penting sekali,” kata Kolonel Abdul Latif terbata-bata saat dibebaskan di tahun 1999, setelah mendekam 33 tahun di penjara.

Kemudian Latief menegaskan, tidak ada proses penganiayaan yang luar biasa terhadap para Pahlawan Revolusi. “Dalam film G30S/PKI yang benar hanya satu, yakni para jenderal dimasukkan ke lubang. Tidak ada Gerwani dalam peristiwa itu,” tandasnya.

Sementara Sersan Boengkoes yang turut dibebaskan bersama Latif mengatakan, sejarah mengenai G30S/PKI yang selama ini diajarkan di sekolah dan dalam film lebih banyak tidak benarnya.

Adanya kesimpangsiuran versi sesungguhnya di balik peristiwa G30S ini yang tentunya berbeda versi dengan hasil penyelidikan sejarawan TNI pada masa Orde Baru, menyebabkan film Pengkhianatan G30S/PKI dihentikan penayangannya.

Penulis: Yon K