Infrastruktur di Pulau Nias Harusnya Dibangun Tahan Gempa

Bangunan di Gunungsitoli hancur akibat gempa 28 Maret 2005 lalu, dengan kekuatan 8,7 SR dan sekitar 1.300 orang tewas (Foto: BBC)
Bangunan di Gunungsitoli hancur akibat gempa 28 Maret 2005 lalu, dengan kekuatan 8,7 SR dan sekitar 1.300 orang tewas (Foto: BBC)

Jakarta-SuaraNusantara

Gempa bumi yang semakin sering terjadi di Indonesia, seharusnya menyadarkan kita betapa pentingnya penerapan teknik bangunan yang dapat meminimalisir efek gempa. Namun apa yang terjadi, khususnya di Kepulauan Nias? Infrastruktur seperti bangunan, jalan dan jembatan banyak yang sudah retak meski baru dibangun. Dengan kondisi seperti itu, tak terbayangkan bila gempa besar melanda Pulau Nias suatu saat nanti.

Terbaru, Sabtu (9/12/2017) pukul 10.19 WIB kemarin, gempa 4,2 skala richter terjadi di Kabupaten Nias. “Koordinat episenter gempa berada pada 0,92 Lintang Utara dan 97,14 Bujur Timur atau ada jarak 39 kilometer arah Barat Daya Kabupaten Nias Barat,” ungkap Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah I Medan, Syahnan, Sabtu (9/12/2017).

Menurut Syahnan, gempa yang terjadi di kedalaman 10 kilometer itu hanya tercatat oleh alat dan hanya dirasakan oleh beberapa orang. Mayoritas masyarakat sama sekali tidak merasakan apa-apa.

Beruntung di hari itu sebuah gempa lemah yang melanda Pulau Nias. Bagaimana bila gempa dengan kekuatan lebih besar yang terjadi? Dengan rancang bangun seperti saat ini, dimana infrastruktur seperti  jalan dan jembatan, banyak yang sudah ambles dan retak, jelas tidak mungkin mampu menahan kekuatan gempa. Korban jiwa dan luka berat pasti berjatuhan, dan dalam waktu singkat, gempa Nias akan dianugerahi status sebagai Bencana Nasional.

Persoalan yang membelit pembangunan infrastruktur di Kepulauan Nias saat ini adalah  belum dipenuhinya standar kualifikasi wilayah gempa. Memang tidak mungkin bila seluruh bangunan yang ada di Pulau Nias harus dibangun dengan kualifikasi tahan gempa karena akan memerlukan biaya yang sangat besar, tapi setidaknya kantor-kantor pemerintahan, rumah sakit dan  sekolah harus dibangun sesuai kualifikasi wilayah gempa. Juga jalan dan jembatan. Ini untuk meminimalisir dampak gempa yang bisa merenggut banyak nyawa dalam sekejab.

Kita harus mengambil pelajaran dari berbagai musibah yang melanda Pulau Nias di masa lalu. Daerah lain banyak yang sudah melakukan hal itu. Ambil contoh Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Pada 2016 silam, wilayah ini selama 57 detik dilanda gempa berkekuatan 5,9 Skala Richer. Saat itu, gedung perkantoran dan fasilitas umum yang berada di Kota Yogyakarta  dan Kabupaten Bantul mengalami kerusakan parah, seperti Institut Seni Indonesia (ISI) di Jalan Parangtritis Bantul, Kampus STIE Kerjasama di Jalan Parangtritis Bantul, GOR Amongrogo di Kota Yogyakarta dan  beberapa gedung sekolah di Bantul.

Kini pembangunan berjalan pesat di Yogyakarta. Gedung-gedung baru bermunculan. Untuk bangunan lebih dari 2 lantai di sana harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 2012.

“Wilayah Yogyakarta itu dikategorikan gempa empat. Jadi semua bangunan yang di atas dua lantai harus mengikuti SNI struktur untuk wilayah rawan gempa empat,” kata Tim Struktur Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Warianto, dikutip dari kompas.com.

Guna mengetahui apakah gedung telah sesuai dengan SNI wilayah gempa empat, maka ada pihak ketiga yang melakukan kajian penelitian.

“Pihak ketiga ini yang bersertifikasi, bisa dari universitas atau swasta. Jika lolos, maka gedung mendapat izin untuk dfungsikan,” ujarnya.

Sementara Sekretaris DPD PHRI DI Yogyakarta, Dedi Prabawa Eryana mengatakan, perizinan pembangunan di DIY khususnya Kota Yogyakarta, harus ada sertifikasi layak fungsi bangunan. Sertifikasi ini sifatnya wajib dan menjadi dasar perizinan di kota Yogyakarta.

“Bangunan diteliti oleh peneliti dan salah satu kriterianya harus tahan gempa, jika tidak lolos ya tidak mendapat izin. Penelitinya itu dari universitas atau lembaga yang berkompeten,” tuturnya.

Alangkah baiknya bila seluruh pemda di Kepulauan Nias meniru langkah daerah lain dengan menerapkan hal serupa. Tentu saja selain berusaha menerapkan SNI untuk membangun infrastuktur tahan gempa, pada saat bersamaan diperlukan kesungguhan untuk memberantas praktek KKN, karena bukan rahasia lagi bila rusaknya infrastruktur yang baru dibangun sebagian besar dikarenakan kontraktor menggunakan bahan bangunan di bawah standar demi meraih keuntungan finansial sebanyak-banyaknya. Tak jarang terjadi kongkalikong antara oknum kontraktor dengan oknum pejabat pemda untuk membuat kecurangan semacam ini.

Dalam daftar Zona Gempa Wilayah Indonesia yang dirilis tahun 2012 silam, terdapat 464 kota/kabupaten yang dinilai rawan gempa. Dua di antaranya adalah Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Meski begitu, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat tidak otomatis terbebas dari ancaman gempa. Ini terjadi karena dampak gempa tidak hanya dirasakan di wilayah yang menjadi pusat gempa, melainkan juga di daerah-daerah sekitarnya.

Karena itu dalam merancang sebuah bangunan di kabupaten/kota manapun di Pulau Nias, konstruksi harus diciptakan dengan ketahanan terhadap gempa sesuai SNI untuk bangunan tahan gempa. Setiap arsitek yang ingin membangun bangunan harus mengikuti standar ini,dan setiap kontraktor yang membangun infrastruktur juga harus mengikutinya. Sebab percuma bila sebuah rancang bangun tahan gempa yang dibuat arsitek ternyata dalam tahap pengerjaannya menggunakan bahan baku murah atau komposisi material yang tidak sesuai standar.

Bangunan yang baik adalah bangunan yang memiliki konsep yang baik dan mengikuti SNI bangunan tahan gempa dari pemerintah.  Bila gempa bumi terjadi, sebuah bangunan bisa mengalami kerusakan namun sebisa mungkin dirancang supaya tidak runtuh atau hancur sepenuhnya. Hal ini dimaksudkan agar semua orang atau setidaknya sebagian besar orang di dalamnya bisa selamat.

Minimal dengan menerapkan standar yang tinggi dalam pembangunan infrastruktur di Pulau Nias, pemda tidak perlu berulangkali mengeluarkan biaya untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak. Masyarakat pun akan senang karena akses perjalanan mereka menjadi lancar.

Selain itu, para pemilik dari gedung-gedung bertingkat juga perlu diwajibkan untuk memberikan blueprint kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Blueprint bangunan gedung tersebut berfungsi mempermudah tim evakuasi menolong korban yang terjebak di reruntuhan gedung ketika sewaktu-waktu terjadi gempa.

Tidak ada salahnya juga bisa pemda menggandeng arsitek dan ilmuwan untuk meneliti bangunan tahan gempa yang sebenarnya sudah ada di Pulau Nias sejak zaman dulu kala, yaitu Omo Hada dan Omo Sebua. Kedua jenis rumah tradisional Nias ini memiliki struktur yang terbukti tahan terhadap gempa. Siapa tahu ada beberapa teknik rancang bangun di dua bangunan tradisional tadi yang masih dapat diterapkan untuk bangunan modern masa kini.

Penulis: Rio