Menyoal Untung Rugi Keberadaan Freeport di Indonesia

Penulis: Eka Maryono

PT Freeport Indonesia berjanji memberikan ‘setoran’ tinggi kepada pemerintah Indonesia bila mendapatkan izin perpanjangan kontrak hingga 2041 mendatang. Tidak tanggung-tanggung, jumlah yang dijanjikan mencapai Rp 82,2 triliun.

Jumlah itu memang tidak langsung diberikan secara tunai, melainkan bertahap melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dasar hitungannya diambil dari pendapatan bersih PT Freeport setiap tahun, terhitung sejak 2018 hingga 2041.

Direktur Eksekutif PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, beberapa waktu lalu menjelaskan, untuk tahun 2018 ini saja, Freeport mentargetkan untung sebesar US$ 756 juta atau setara Rp 10 triliun. Dari angka tersebut, Tony yakin Freeport bisa memberikan PNBP kepada Indonesia sebesar US$ 6 miliar dari 2018 hingga 2041 mendatang.

Melihat optimisme Tony dan nilai PNBP yang bisa didapat Indonesia, sepertinya berbisnis dengan Freeport merupakan sebuah anugerah bagi negara kita. Tapi benarkah keberadaan PT Freeport Indonesia memang memberikan keuntungan bagi Indonesia, atau justru sebaliknya?

Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menelusuri bagaimana awal mula PT Freeport Indonesia berdiri. Perhatian dunia barat kepada tanah Papua bermula ketika pada tahun 1904-1905, Lembaga Geografi Kerajaan Belanda bernama Koninklijke Nederlandsche Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) melakukan ekspedisi ke Papua Barat Daya. Tujuannya untuk mencari pegunungan salju yang konon ada di sana.

Catatan pertama tentang pegunungan salju ini berasal dari Kapten Johan Carstensz yang dalam perjalanan dengan dua kapalnya, Aernem dan Pera, pada tahun 1623 tiba di perairan sebelah selatan Papua. Tiba-tiba dia melihat kilauan salju dari kejauhan dan mencatatnya dalam buku harian pada 16 Februari 1623. Catatan Carstensz ini selama ratusan tahun menjadi bahan tertawaan karena tidak mungkin ada gunung salju di daerah tropis.

Walaupun ekspedisi pertama KNAG tidak berhasil menemukan gunung es yang disebut dalam catatan harian Carstensz, tapi ekspedisi inilah yang menjadi awal dari perhatian besar dunia barat (baca: Belanda) terhadap Papua.

Ketika akhirnya pegunungan salju benar-benar ditemukan di Papua, mulailah banyak pendaki Belanda berlomba menaklukkan puncak gunung tersebut. Dari berbagai ekspedisi pendakian yang sebenarnya bersifat petualangan ini, ternyata pada tahun 1936, sebuah tim pendaki beranggotakan Antonie Hendrikus Colijn, Jean Jacques Dozy dan Frits Julius menemukan bebatuan yang diyakini mengandung tembaga. Data-data dari temuan ini kemudian dibawa ke Belanda, tetapi Belanda tidak sempat melakukan ekplorasi pertambangan karena Perang Dunia II meletus dan Indonesia akhirnya merdeka.

Pada 1959, laporan yang dibuat tim Belanda itu sampai ke telinga Forbes Wilson, seorang ahli geologi yang bekerja di Freeport. Wilson lantas pergi ke Papua pada 1960 dan terkejut melihat gundukan batu mengandung tembaga menjulang tinggi hingga mencapai ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut. Dia sadar terdapat banyak bijih besi, tembaga, perak serta emas di sana. Setelah contoh bebatuan yang dibawa Forbes Wilson diteliti, para petinggi Freeport tercengang karena eksplorasi pertambangan di Papua diyakini dapat mengembalikan modal kerja mereka dalam waktu tiga tahun saja!

Tetapi langkah Freeport untuk mendulang untung di Papua terhalang sikap keras Presiden Soekarno yang menganggap Amerika Serikat sebagai agen penjajahan gaya baru. Barulah pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Freeport bisa menancapkan kukunya.

Tidak tanggung-tanggung, Freeport diberikan kontrak karya selama 30 tahun. Kontrak karya itu ditandatangani pada 7 April 1967, hanya sekitar tiga pekan setelah Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden.

Kini gundukan tembaga yang tinggi menjulang telah rata dengan tanah karena telah habis dieksplorasi. Menurut catatan International Bussines Promotion, hingga 1989, bijih-bijih tambang mengalir melalui pipa sepanjang 115 km ke Amamapare Freeport, tempat kapal-kapal pengangkut menunggu. Diperkirakan gunung itu menghasilkan 32 juta ton bijih sebelum akhirnya tinggal menjadi catatan sejarah.

Freeport Untung, Indonesia Buntung

PT Freeport Indonesia yang terafiliasi dengan perusahaan induknya di Amerika, Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc. secara resmi mulai menambang di Kabupaten Mimika, Papua, sejak April 1967. Eksplorasi cadangan tembaga dan emas mencapai puncaknya pada 2001 di Tambang Grasberg, dengan kapasitas produksi mencapai 238 ribu ton per hari.

Tak terhitung berapa banyak keuntungan finansial yang telah Freeport raih selama ini. Bayangkan saja, Kabupaten Mimika merupakan tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar dunia. Tak heran, perusahaan ini bersikeras terus memperpanjang kontrak dengan pemerintah Indonesia.

Sampai detik ini, belum ditemukan ada tempat lain di belahan bumi manapun yang memiliki kandungan emas sebanyak di Mimika. Hebatnya bukan cuma emas dan tembaga, tapi juga ada perak dalam jumlah besar. Bahkan dari hasil samping pemrosesan bijih tembaga, Freeport juga bisa memproduksi molybdenum dan rhenium yang laku keras di pasaran dunia. Mendulang emas di Mimika, tak ubahnya mendulang paket all in one!

Lalu apa untungnya bagi Indonesia, terutama bagi rakyat Papua, khususnya warga Kabupaten Mimika?

Sudah puluhan tahun Freeport mengeruk emas dan mineral lainnya dari perut bumi Papua. Namun hasil tambang tersebut tidak diolah di dalam negeri, tapi diekspor dalam bentuk konsentrat. Hal ini membuat penerimaan negara tidak pernah optimal. Karena itu pemerintah melarang ekspor mineral mentah. Melalui, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), perusahaan tambang seperti PT Freeport Indonesia diwajibkan membangun smelter, yaitu pengolahan bahan mentah tambang menjadi bahan jadi.

Sebagai respon UU Minerba tersebut, Freeport kemudian berencana membangun smelter dengan kapasitas 2,5 juta ton per tahun senilai US$ 2,3 miliar. Proyek smelter itu ditargetkan selesai pada 2017. Tapi hingga kini, perkembangan fisik pembangunan smelter baru 2,45%! Padahal Kontrak Karya (KK) Freeport akan habis pada 2021 dan pembangunan smelter menjadi salah satu syarat perpanjangan kontrak. Jika Raja Dangdut Rhoma Irama menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pasti dia akan berkata, “Sungguh terlalu kau Freeport!”

Selain smelter yang pembangunannya berjalan sangat lambat, pelepasan saham 51% yang dijanjikan PT Freeport Indonesia kepada pemerintah juga belum terlaksana. Saat ini Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. memiliki 81,28 persen saham, PT Indocopper Investama sebanyak 9,36 persen, dan pemerintah Indonesia hanya punya 9,36 persen. Pelepasan 51% saham menjadi sangat penting karena akan menjadikan Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham terbesar. Tapi alih-alih memberikan 51% saham, permintaan pemerintah agar Freeport mendivestasikan sahamnya sebesar 30% secara bertahap saja berjalan sangat alot.

Diperlukan Sikap Tegas Pemerintah

Dalam pandangan penulis, track record Freeport dalam membagi keuntungan dengan pemerintah Indonesia, sebenarnya kurang begitu baik. Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim Orde Baru dan pada awalnya diharapkan dapat menjadi aktor ekonomi utama di Indonesia. Namun perjanjian generasi pertama antara pemerintah Indonesia dan Freeport ternyata lebih banyak menguntungan perusahaan Amerika itu. Menurut kontrak, Freeport memperoleh masa bebas pajak selama tiga tahun, konsesi pajak sebesar 35% untuk tujuh tahun berikutnya, dan pembebasan segala macam pajak atau royalti selain lima persen pajak penjualan.

Ketika Soeharto menyadari ‘kesalahan’ tersebut pada tahun 1970, dia segera menugaskan menteri terkait untuk meminta bagian saham dari Freeport sebesar 8,9%. Namun Freeport tak langsung memenuhi permintaan itu dengan alasan belum untung dan para pembeli mereka banyak meminta diskon. Baru beberapa tahun kemudian, Freeport melepas saham 8,9% dan membagi royalti sebesar 1%, suatu jumlah royalti yang sangat tidak masuk akal kecilnya, mengingat betapa besar keuntungan yang telah mereka raih.

Ekspansi Freeport juga bukan main-main. Awalnya mereka hanya memiliki konsesi buat menambang di area seluas 10 ribu hektar. Namun pada 1989, lewat sebuah kontrak baru, rezim Orde Baru memberi izin perluasan hingga 2,5 juta hektar. Kontrak Karya I yang seharusnya baru habis pada 1997 pun langsung digantikan dengan Kontrak Karya II yang berjalan hingga 2021.

Kontrak Karya II inilah yang kemudian berusaha diubah oleh Jokowi. Kontrak Karya tersebut hendak dijadikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Tentu saja Freeport tidak tinggal diam. Mereka mengancam akan membawa Indonesia ke Arbitrase Internasional. Di sinilah ketegasan seorang Jokowi diuji. Bayangkan bila Bung Karno yang menerima ancaman seperti itu, bisa-bisa Freeport langsung dinasionalisasi tanpa banyak bicara. Mampukah Jokowi bersikap garang seperti Bung Karno?

Persoalannya barangkali memang tidak terletak pada soal garang, garing atau goreng. Tapi pemerintah perlu bersikap tegas agar perusahaan tambang emas raksasa itu mau menaati segala aturan di negeri ini. Pemerintah jangan berhenti pada janji upeti Rp 82,2 triliun yang dijanjikan Freeport. Ingatlah, jumlah yang telah mereka keruk dari tanah Papua sudah berkali-kali lipat, dan akan terus bertambah kelipatannya bila kontrak diperpanjang hingga 2041.

Apalagi harus diakui keberadaan Freeport belum memberikan kontribusi maksimal terhadap bangsa ini. Bila cakupan bangsa Indonesia terlalu luas, maka bagi rakyat Papua saja belum kelihatan hasilnya. Banyak warga sekitar area tambang belum tersentuh bantuan, termasuk penyerapan tenaga kerja dari warga setempat masih sangat minim.

Selama ini bantuan yang diberikan Freeport untuk warga lokal di sana terkesan basa-basi belaka, misalnya memberi bantuan pada klub sepak bola Persipura. Bila kita pikir dengan jernih, berapa sih orang yang disejahterakan karena Persipura dibantu?

Karena itu pemerintah perlu bertindak hati-hati sebelum memperpanjang kontrak supaya tidak merugikan negara dan bangsa ini. Pemerintah harus konsisten mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kesepakatan divestasi 51% saham harus segera direalisasikan, serta pembangunan smelter harus terus didorong. Pemerintah harus berani menolak perpanjangan Kontrak Karya bila Freeport gagal membangun smelter tepat pada waktunya.

Untuk memberi tenaga ekstra pada pemerintah agar mau mendesak Freeport dan tidak gampang tergiur dengan rayuan maut Rp 82,2 triliun, maka Komisi VI dan Komisi XI DPR-RI juga perlu mendorong Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan untuk segera membahas divestasi 51% saham yang dijanjikan PT Freeport Indonesia.

Penulis sendiri sebagai masyarakat awam yang tidak memahami permainan dan lobi-lobi tingkat tinggi di kalangan pejabat yang kerap dipenuhi berbagai kepentingan lain, lebih setuju bila Kontrak Karya dijadikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana rencana Presiden Jokowi sebelumnya. Malah lebih bagus lagi bila Kontrak Karya tidak perlu diperpanjang setelah berakhir pada 2021 mendatang.

Keuntungan dari dihentikannya kontrak adalah negara bisa mengolah kekayaan alam di Kabupaten Mimika untuk kepentingan rakyat, baik yang ada di Papua maupun luar Papua. Bila saat ini kita belum memiliki tekologi untuk mengolahnya, maka diamkan saja, dan jadikan kekayaan alam tersebut sebagai ‘deposito’ bagi generasi mendatang. Satu-satunya kerugian dari dihentikannya operasional PT Freeport Indonesia adalah ribuan tenaga kerja akan jadi pengangguran. Tapi bukankah tidak semua tenaga kerja di sana berasal dari Indonesia?

Atau jalan tengahnya pemerintah dapat mengambil alih PT Freeport Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuannya agar aset negara tetap menjadi milik pemerintah dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pilihan terakhir ini terasa masih lebih moderat dibanding menghentikan usaha pertambangan yang telah puluhan tahun berjalan.

Mana yang pemerintah bakal pilih?

Sebagai bahan pertimbangan awal apakah kontrak PT Freeport Indonesia bakal diperpanjang atau tidak, pemerintah dapat melihat realisasi janji terakhir  Direktur Eksekutif PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, dimana dia mengatakan pihaknya siap mengikuti target pemerintah untuk menyelesaikan pelepasan saham (divestasi) menjadi 51% paling lama akhir April 2018.

*) Penulis mantan wartawan desk ekonomi, sosial dan budaya, di Surat Kabar Mingguan (SKM) Inti Jaya dan Harian Suaka Metro.