Pemkot Tangerang Setuju Hapus Denda Administrasi Kependudukan

SuaraNusantara – Pejabat Sementara (PJs) Wali Kota Tangerang M. Yusuf sampaikan pemkot Tangerang siap lakukan penghapusan denda atau sanksi administrasi pelayanan kependudukan. Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Kamis (22/03/2018).

“Potensi PAD yang hilang dengan dihapusnya denda atau sanksi administrasi sekitar 3 Miliar per tahun,” Ujarnya.

Dengan komitmen tersebut, Pjs menegaskan akan menindak siapa saja aparatur pemkot yang masih memungut denda atau melakukan pungutan liar, pihaknya menegaskan akan senantiasa melakukan pengawasan atas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat kota Tangerang.

“Dan apabila terbukti terdapat penyimpangan akan ditindak dan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku,” tegasnya.

Untuk diketahui, pemerintah Kota Tangerang mengajukan satu Raperda tentang penyelenggaraan administrasi Kependudukan yang merupakan perubahan dari Perda Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2010 yang diajukan Pemerintah Kota Tangerang. Seluruh Fraksi di DPRD Kota Tangerang menyetujui Raperda tersebut dengan meminta adanya penghapusan denda administrasi pelayanan kependudukan. (Akim/Nji)