Dituding Cari Panggung, Bawaslu Pandeglang : Kami Hanya Jalankan Tugas

Pandeglang – Bupati Pandeglang Irna Narulita meminta Bawaslu jangan genit dan mencari panggung soal pemanggilan sejumlah ASN yang didugan tidak netral kepada salah satu peserta Pemilu 2019. Apa tanggapan Bawaslu?

Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulyadi menegaskan, Bawaslu tidak kegenitan dan mencari panggung saat menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Hal itu dilakukannya hanya melakukan tugas sesuai Undang-Undang yang berlaku.

“Tudingan itu keliru, sebetulnya yang kami lakukan itu tidak ada yang namanya istilah genit dan cari panggung. Tapi, kami hanya menjalankan tugas dan kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu,” tegas Ade saat ditemui di kantornya, Kamis (14/2/2019).

Selain membantah tudingan Bupati, Bawaslu juga tidak akan patah arang untuk terus melanjutkan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga terlibat dalam agenda politik yang dilaporkan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang.

Bahkan, Bawaslu tidak sungkan-sungkan membalas surat Bupati yang dilayangkan ke Bawaslu, dan bakal melayangkan kembali surat undangan klarifikasi kepada bupati agar datang langsung ke Bawaslu.

Sebab dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, pihaknya masih punya kesempatan untuk mengundang kembali jika belum hadir di undangan pertama.

“Dalam aturan itu, bahwa Bawaslu bisa mengundang dua kali ketika satu kali di undang tidak hadir. Makanya saat ini kami masih punya kesempatan untuk mengundang kembali Bupati. Undangan belum kami layangkan, karena kami terlebih dulu bakal melakukan rapat,” ungkapnya.

Ade juga menganggap keliru terhadap pernyataan Bupati Pandeglang yang menyebutkan Bawaslu harus izin terlebih dulu jika memanggil ASN kepada Bupati. Karena menurut Ade, keharusan yang dianggap bupati itu mutlak tidak ada dalam aturannya.

“Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu yang kami pakai tidak ada satu pasalpun yang mengahruskan mengundang klarifikasi terdahap ASN harus izin terlebih dulu ke Bupati Pandeglang,” jelasnya. (aep/aul)