Pernah Sebut Sistem PPDB Zonasi Tak Efektif, Gubernur Banten Akan Konsultasi ke Mendikbud

Wahidin Halim memantau jalannya proses PPDB SMA di Kota Tangerang.(aul)

Kota Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku akan berkonsultasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) terkait hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 yang belum sesuai dengan tujuan pemerataan pendidikan.

Wahidin yang sebelumnya pernah menyebut bahwa sistem zonasi pada PPDB tak efektif mengatakan, pelaksanaan sistem zonasi yang diterapkan di Banten belum dapat memenuhi akses pendidikan masyarakat yang mengharapkan dapat bersekolah secara gratis dengan lokasi sekolah yang mudah dijangkau. Hal itu dikarenakan terbatasnya kuota, jumlah rombongan belajar dan fasilitas belajar yang belum memadai.

Beberapa alasan sistem zonasi belum optimal di Banten karena rasio jumlah sekolah yang ada secara fisik belum berbanding lurus dengan kebutuhan tingkat pendidikan yang cukup tinggi, kedua karena penduduk Banten yang cukup besar per kecamatan baru mengalokasikan untuk 1 sekolah negeri per kecamatan yang dipastikan tidak mampu menampung kebutuhan di kecamatan tersebut, dan ketiga karena ada pergeseran kibat masyarakat pada pendidikan gratis yang cukup besar sehingga semakin memperbesar jumlah peminat.

“Keempat, (sistemnya) tanpa ada standar minimal. Siapa sih yang sebenarnya diterima itu? Apa yang punya prestasi? Apa orang miskin? Apa orang kaya? Sekarang kan dengan sistem zonasi. Bagus sih tujuannya pemerataan dan semua orang dapat akses yang sama, tapi akhirnya tidak mendapatkan akses yang sama karena kuota terbatas, jumlah rombongan belajar terbatas dan fasilitas terbatas,” kata Wahidin, dalam press release, Senin (1/7/2019)

Menurutnya yang harusnya didahulukan pemerintah adalah memenuhi kebutuhan dari jumlah sekolah yang djbangun, jumlah rombongan belajar yang dengan asumi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Ini kan nggak, dibuat peraturan itu tanpa memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan atau penyiapan fasilitas sekolah. Jadi benturannya di situ, pada daerah-daerah yang tingkat kepadatan penduduk dan animo masyarakat rendah (terhadap sekolah) mungkin tidak masalah. Tapi seperti di Tangerang tempat saya, dan di Serang terutama mereka minatnya tinggi, ditambah dengan gratis mereka pengen sekolah di SMA ini dengan sistem zonasi,” paparnya.

Sistem zonasi akhirnya menjadi tidak jelas karena jarak kilometer dari sekolah. Apakah disepakati 1 kilometer, 2 kilometer atau 3 kilometer. Berbeda jika menggunakan kriteria nilai prestasi yang akan lebih mudah melihat siapa saja calon peserta didik yang memenuhi rata-rata nilai passing grade.

“Kalau konsep pemerataannya saya setuju, tapi dalam hal action atau pelaksanaannya harus ditinjau lagi pada beberapa aspek,” tegasnya.(and)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here