Wali Kota Tangerang Dilaporkan ke Polisi oleh Kemenkum HAM

Pihak Kemenkum HAM melaporkan Arief R. Wismansyah terkait dugaan lahan Kemenkum HAM yang dikuasai Pemkot Tangerang tak sesuai peruntukannya.(aul)

Kota Tangerang – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) melaporkan Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah ke polisi, Selasa (16/7/2019).

Diwakili Biro Humas Bambang Wiyono, Kemenkum HAM melaporkan orang nomor satu di Kota Tangerang tersebut dengan tuduhan melakukan pelanggaran hukum.

“Intinya bahwa kami dari Kemenkum HAM memang mengadukan wali kota karena telah melakukan pelanggaran hukum. Kami coba mengadukannya ke wilayah Polres Metro (Polres Metro Tangerang Kota),” ungkap Bambang, di Mapolres Metro Tangerang. 

Bambang menjelaskan, pelanggaran yang dilaporkan pihaknya terkait dugaan banyaknya lahan-lahan milik Kemenkum HAM yang dikuasai Pemkot Tangerang tidak sesuai peruntukannya. Menurutnya, ada beberapa titik yang diduga menyalahi peruntukan.

“Semuanya ada di berkas, tapi belum kami serahkan. Baru komunikasi saja,” ujarnya.

Sementara, Kapolres Metro Tangerang, Kombes Pol Abdul Karim membenarkan adanya laporan tersebut. Namun, Abdul Karim enggan menjabarkan secara detail laporan tersebut. 

“Kami masih belum bisa lihat secara detail apa saja yang dilaporkan. Kan baru secara lisan saja. Kami kepolisian siapa pun yang melapor, siapa pun yang ada dugaan kami tetap tangani dan terima laporan,” terangnya.

Diketahui sebelumnya, hubungan Arief dan Menkum HAM Yasonna Laoly memanas setelah Yasonna menyindir Arief yang dinilai tidak ramah terkait perizinan dua Politeknik. Yasonna juga menilai Arief mencari gara-gara.

Sindiran itu kemudian dibalas Arief dengan mengirim surat keberatan yang ditujukan langsung ke Yasonna. Arief juga menghentikan pelayanan publik seperti kebersihan, penerangan jalan umum, dan perbaikan drainase di kantor-kantor milik Kemenkum HAM.

Hingga kini, bangunan Politeknik Imigrasi yang bersebelahan dengan Puspemkot Tangerang itu pun belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Arief berdalih bila izin diberikan, maka akan bertentangan dengan Perda Tata Ruang Provinsi Banten yang diturunkan menjadi Perda Tata Ruang Kota Tangerang.(aul/and)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here