Setop Layanan Publik, Arief Dinilai Kurang Bijak

Marinus Gea dalam sebuah kesempatan.(Nji)

Kota Tangerang – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea menyayangkan sikap Pemerintah Kota Tangerang yang menghentikan pelayanan ke kantor-kantor milik Kementerian Hukum dan HAM sebagai akibat dari sindiran Menhukam, Yasonna Laoly.

Marinus yang merupakan anggota DPR RI Dapil Banten III yang meliputi Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Kabupateb Tangerang itu mengungkapkan, hal tersebut bukanlah tindakan yang mencerminkan pemimpin sebuah daerah.

“Saya menyayangkan adanya penghentian layanan tersebut, meski hanya di kantor-kantor milik Kemenkumham namun hal tersebut merupakan hak publik untuk mendapat pelayanan di Kota Tangerang,” ujar Marinus, Rabu (17/7/2019).

Pria yang juga Ketua Taruna Merah Putih (TMP) Provinsi Banten tersebut menuturkan, Wali Kota Tangerang dapat melanggar Undang-undang pelayanan publik jika memang terus menghentikan pelayanan tersebut.

“Bisa melanggar Undang-undang pelayanan publik, karena penerangan jalan umum itu mereka sudah bayar dari setiap bulannya membayar listrik juga pajak, jadi itu sudah menjadi hak mereka,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, kantor-kantor Pelayanan yang ada di dalam kantor-kantor milik Kemenkumham juga melayani sebagian masyarakat Kota Tangerang sehingga ia merasa Wali Kota Tangerang tidak bersikap bijak.

“Yang dilayani oleh kantor-kantor Kemenkumham sebagiannya kan orang Kota Tangerang, lalu penerangan jalan yang ada di depan kantor-kantor itu juga masyarakat, jika nanti sampah menumpuk di depan perkantoran itu pun yang terlihat kotor kan Kota Tangerang, bukan hanya kantor Kemenkumham saja,” jelasnya.

Ia pun berharap, antara Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham dapat berdiskusi dan bertemu untuk membicarakan permasalahan ini dari hati ke hati. Pasalnya, kekisruhan ini tidak mencerminkan kepemimpinan yang baik kepada masyarakat.

“Saya yakin semuanya bisa diselesaikan dengan musyawarah, duduk bareng bicara hati ke hati untuk menemukan Win Win solution antara Pemerintah Kota Tangerang dan Kementerian Hukum dan HAM,” tandasnya.(aul/nji)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here