Membangun Komunikasi Politik yang Beretika

Meylda Adheista, Mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur

Oleh: Meylda Adheista
Mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur

Tahun 2019 menjadi tahun yang penting bagi Indonesia mengingat tahun ini adalah tahun politik dimana terjadinya pemilihan presiden serta pemilihan anggota legislatif untuk periode 2019 – 2024.

Terkait hal itu, seluruh aktor politik yang berpesta dalam konstelasi politik dengan penuh gairah melakukan serangkaian kegiatan politik termasuk dengan melakukan komunikasi politik, sebagai salah satu strategi untuk dapat mendulang suara pada saat pemilu.

Hal menarik yang perlu kita nilai dan cermati adalah bagaimana saat para aktor politik ini melakukan aktivitas politiknya seperti saat mereka menyampaikan pesan-pesan politiknya baik secara langsung maupun tidak langsung pada khalayak umum di lapangan dan di media yang dikaji dari segi etika dalam berkomunikasi politik.

Secara global, etika dalam penggunaan media komunikasi tercantum dalam Deklarasi UNESCO 1978, yang menyatakan bahwa kebebasan informasi juga memiliki syarat kewajiban moral untuk mencari fakta tanpa prasangka, serta penyebaran tanpa niat mendiskreditkan pihak lain.

(https://pakarkomunikasi.com/etika-media-dalam-komunikasi-politik). Etika sendiri adalah salah satu cabang dari ilmu filsafat yang mengajarkan mengenai benar dan salah dalam suatu situasi.

Etika juga merupakan sebuah nilai yang mengajarkan bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan nilai norma dan moral yang berlaku di masyarakat.

Terkait hal ini, etika dalam berkomunikasi politik merupakan suatu tata nilai yang penting dalam peristiwa politik. Membangun sebuah budaya etika dalam melakukan komunikasi politik bukanlah suatu hal yang mudah, hal ini sangat fundamental dan butuh adanya instrument hukum yang mengatur mengenai etika dalam melakukan komunikasi politik.

Semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi saat ini, setiap orang dapat menyalurkan aspirasinya di mana saja dengan mudah dan tanpa adanya filterisasi yang kuat, dengan begitu segala macam pesan politik dapat disalurkan dan di distribusikan secara cepat dan luas.

Menyikapi hal ini, saya rasa etika dalam berkomunikasi suatu nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sebuah acuan atau alat untuk menyaring agar pesan-pesan politik tersebut terdistribusikan dengan benar, sesuai koridor dan tidak menimbulkan perpecahan nantinya.

Bersamaan dengan perkembangan politik dan komunikasi di era cyber ini, etika komunikasi sering terpinggirkan, karena etika berkomunikasi belum membudaya sebagai urat nadi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Seperti yang kita ketahui, semakin maju perkembangan teknologi semakin pula terkikisnya nilai-nilai kebudiluhuran serta nilai etika moral yang ada dan berkembang di masyarakat.

Seperti kejujuran, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Selain itu juga keakurasian, menghormati privasi, menghormati perbedaan budaya, berbagi informasi yang bermanfaat, tidak menyalahgunakan kekuasaanya atau wewenang juga proporsional.

Beberapa poin di atas saya mengamati baik dilapangan maupun di media, para komunikator politik lupa akan menerapkan etika dalam melakukan komunikasi di depan khalayak baik langsung ataupun melalui media.

Kejujuran saat komunikator menyampaikan fakta informasi saat ini sangat disangsikan, informasi yang sesuai fakta akan dikomodifikasi agar sesuai dengan kepentingan si komunikator politik.

Hilangnya rasa tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada khalayak secara jujur membuat khalayak banyak mengalami trust issue. Baik secara perorangan maupun kepada lembaga pemerintah.

Keakurasian data juga disangsikan karena semakin banyak berita hoax dan palsu yang beredar di masyarakat. ketepatan informasi dalam pesan politik yang disampaikan.

Sekarang ini, banyak berita hoax terkait politik tersebar bebas di dunia maya. Hal ini menyalahi etika media dalam komunikasi politik.
Sekarang ini saya amati demi mencapai tujuan politik yaitu kekuasaan, hampir semua para aktor politik menggunakan kekuasaannya dan wewenangnya secara tidak proporsional dalam melakukan komunikasi politik.

Ironisnya lagi, banyak isu yang berkembang di masyarakat yang memang sengaja di buat oleh kelompok yang berkepentingan guna menjatuhkan lawan politiknya ataupun dijadikan sebagai strategi dalam memperoleh suara terbanyak dalam sebuah pemilu.

Etika dalam melakukan komunikasi politik di tanah air kita ini sangatlah buruk, bukan hanya informasi yang masih bias, namun juga tidak adanya rasa saling menghormati privasi dan budaya. Tidak menghormati budaya dan cenderung membangga-banggakan budaya sendiri yang pada akhirnya menimbulkan rasa etnosentrisme hingga perpecahan antar masyarakat.

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan kesopanannya, sudah sewayananya kita menghormati budaya yang satu dengan budaya yang lain tanpa saling menjatuhkan hanya untuk mencapai kepentingan politik semata.

Pentingnya etika dalam berkomunikasi politik di Indonesia harus kita bangun kembali agar terjaganya keharmonisan diantara aktor atau tokoh politik dan juga para pendukugnya.

Etika komunikasi politik tidak hanya mencegah adanya perpecahan yang terjadi dari dalam, namun juga dapat meminimalisir tersebarnya berita-berita hoax yang dapat meresahkan banyak orang.

Sikap dan karakter budi luhur harus selalu terpatri kuat pada setiap insan Indonesia, bukan hanya karena negara kita yang menganut sistem demokrasi sehingga dapat dengan bebas menyampaikan pendapat.

Namun juga menanamkan nilai-nilai budi luhur dapat menjadi perisai ditengah-tengah kerasnya demokrasi di era digital agar tetap terjaganya keakuratan informasi dan terjaganya persatuan.

Dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program lembaga politik dapat disalurkan kepada media.

Memang betul, sulit untuk dapat menyeimbangkan antara kepentingan politik dengan harus menerapkan nilai-nilai sesuai etika komunikasi yang ada, namun bukan tidak mungkin karena perlu dicatat bahwa kita hidup di era digital dan di tengah masyarakat yang semakin kritis dalam menyaring segala macam informasi yang didapat.

Pentinganya etika dalam berkomunikasi politik bukan hanya untuk mencerminkan bahwa kita manusia yang beradab yang mengerti akan nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan namun juga dapat menciptakan masyarakat yang tertib.

Maka agar kita dapat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa haruslah kita fahami makna berpolitik dengan kedewasaan berpikir dan berempati dalam perbedaan, sehingga diharapkan kita bisa menjadi manusia yang bijaksana.

Dalam kehidupan berdemokrasi, komunikator politik memang berhak untuk menyalurkan aspirasinya dengan segala cara agar tercapainya kepentingan politiknya, namun setiap pribadi memiliki tanggung jawabnya masing-masing terhadap diri sendiri dan juga sebagai individu yang hidup di tengah masyarakat.

Jadi sudah sepatutnya, setiap komunikator politik memiliki kekuatan pengendalian dalam melakukan komunikasi politik, karena faktanya bukan mengenai tercapainya suatu tujuan politik tersebut, namun tujuan politik yang semakin jauh dan terpecahnya masyarakat karena dampak negatif hilangnya penggunaan etika dalam berkomunikasi politik.

Dengan demikian, saya menilai bahwa etika komunikasi politik penting dan fundamental karena berangkat dari etika komunikasi politik ini, akan terpeliharanya budaya komunikasi politik yang baik, tidak saling menjatuhkan, tidak menyerang pribadi atau budaya lain (rasisme).

Tidak juga melanggar tujuan utama adanya komunikasi politik yaitu untuk mencari manfaat bersama bukan untuk mencari kekuatan atau kekuasaan yang mutlak dan nantinya akan berakibat pada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. yang mana jika itu dilanggar jelas menimbulkan banyak persoalan terkait dengan masalah etis komunikasi politik. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here