Bapenda Banten Dorong Pemerintah Pusat Permudah Izin Pengelolaan Air Permukaan

Tangerang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, Kamis (23/1/2020).

Dalam pertemuan tersebut membahas potensi peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Banten yang bersumber dari penggunaan air permukaan.

Kepala UPT Bapenda Samsat Cikokol Saripudin menjelaskan, saat ini tedapat 40 badan usaha yang membayar pajak air permukaan. Namun hanya 15 yang aktif melakukan pembayaran pajak karena telah mememiliki izin.

“Izinnya kan sekarang yang mengeluarkan pemerintah pusat, itu kendalanya,” ucapnya.

Pria yang akrab disapa CR ini mengatakan, berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 35 tahun 2018, Pemda dapat memungut pajak air permukaan dari masyarakat. Adapun kompensasinya, Pemda memperoleh 70% dari besaran pajak yang dipungut.

“Kami pun berharap agar pemerintah pusat mempermudah proses terbitnya izin pengeloaan air permukaan guna meningkatkan pendapatan daerah,” tutup dia.

Sementara Direktur PDAM TB Sumarya menjelaskan, pada tahun 2019 pihaknya telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 1,2 Milyar untuk biaya penggunaan air permukaan yang berasal dari Sungai Cisadane dan Kali Angke.

“Untuk pembayaran pajaknya kami menggunakan aturan Peraturan Gubernur, sedangkan untuk mendistribusian air untuk warga Kota Tangerang kami menggunakan Peraturan Walikota,” pungkasnya. (nji)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here