SuaraNusantara.com – Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengaku tak mempermasalahkan keputusan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono yang mengaktifkan kembali jabatan Deputi Gubernur.
Namun Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli mengatakan pengalaman dari era eks Gubernur Anies Baswedan jabatan Deputi tapi tak terlihat kinerjanya. Sehingga Taufik menduga bahwa tindakan Heru itu mengandung unsur politis.
“Ganti itu buat apa, untuk mempermulus keinginan-keinginan supaya mudah dipenuhi, atau oleh tekanan dari apa, atau dia murni memang untuk membawa kebaikan bagi Jakarta. Itu yang bisa jawab ya yang bersangkutan (Heru),”
Untuk diketahui, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai bahwa tugas Heru saat ini sebagai penjabat Gubernur terlalu banyak dan membutuhkan tenaga atau petugas yang akan membantunya.
Hal ini dikarenakan Heru juga merangkap sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres)
Sehingga dirinya meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memaksimalkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada seperti pengaktifan Deputi dan segera melengkapi posisi Deputi Gubernur.
“Pj kan juga punya tugas sebagai kepala sekretariat presiden. Saya kira perlu juga deputi diisi secara lengkap, bukan hanya satu, untuk menopang tugas Pj” ujar Gembong saat dikonfirmasi, Jumat (4/12/2022).
Pada era gubernur Anies, terdapat empat deputi gubernur yang kosong yakni bidang Perdagangan dan Transportasi, Pengendalian Kependudukan dan Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, serta Budaya dan Pariwisata. (ADT)
Discussion about this post