SuaraNusantara.com – Ketua MPR Bambang Soesatyo melihat masih banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi sepanjang tahun 2022. Karena itu proses penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
“Tegakkan hukum terhadap pelaku korupsi di tanah air tanpa pandang bulu, sesuai peraturan perundangan yang berlaku, hingga menimbulkan efek jera,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet kepada SuaraNusantara.com, Rabu (11/1/2023).
Bamsoet mengatakan pemerintah tidak boleh berpangku tangan ini. Karena itu Kemendagri harus membuat pakta integeritas dengan kepala daerah sebagai bentuk komitment.
“Agar berkomitmen menjauhi area rawan korupsi dan bersikap untuk melawan korupsi di tanah air,” ujarnya.
Bamsoet juga meminta pemerintah untuk memberikan pembekalan, kepada birokat yang menjabat sebagai kepala daerah. Sehingga mereka memiloki pengetahuan dasar tentang penyusunan administrasi pemerintahan hingga penyusunan anggaran APBD dan APBN.
“Tidak bekerja hanya sebatas rutinitas, namun untuk kepentingan dan kemajuan daerah masing-masing,” tutupnya (edw).
Discussion about this post