Suaranusantara.com – Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo sepakat dengan wacana pemberlakuan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) dan mengusulkan agar mengutamakan prinsip kemanfaatan sebagai alternatif mengurai kemacetan di Ibukota.
Karena dirinya menilai bahwa dengan diterapkannya jalan berbayar tersebut, masyarakat pengguna kendaraan pribadi akan beralih menggunakan angkutan umum.
“Prinsipnya kami setuju dengan segala upaya penanganan kemacetan. Electronic Road Pricing ini bisa menjadi solusi tapi kita harus pikirkan betul manfaatnya, karenanya kami usulkan agar pendapatan dari jalan berbayar itu dialokasikan untuk peningkatan kualitas transportasi umum,” kata Anggara, (11/1/2023).
Anggara menambahkan, salah satu tujuan alokasinya adalah untuk percepatan pembangunan LRT dan menambah rute serta armada bus Transjakarta. Sehingga secara sistem, ERP dapat diterjemahkan sebagai pengurangan moda transportasi pribadi, karena pengguna kendaraan pribadi akan berpikir dua kali naik motor atau mobil pribadi yang harus keluar biaya tambahan.
Namun Anggara mengingatkan bahwa jika tidak terjadi perubahan sikap dari pengguna kendaraan pribadi, maka ERP hanya akan menambah masalah baru, yakni merubah titik macetnya ke jalan yang tidak berbayar.
“Tetapkan saja komitmen untuk pakai pendapatan dari ERP untuk bikin transportasi publik kita lebih bagus,” tegasnya.
Diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta masih menggodok payung hukum sistem ERP. Regulasi yang disusun adalah Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik.
Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, Raperda tersebut saat ini telah masuk dalam program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) oleh DPRD DKI Jakarta.(ADT)
Discussion about this post