Jokowi Sebut Kerusuhan di Rempang Akibat Komunikasi dengan Warga Kurang Baik, Gubernur Kepri Bantah Hal Itu

SuaraNusantara.com – Kerusuhan di Kepulauan Riau (Kepri) akibat pengukuran lahan di Pulau Rempang tak bisa dihindarkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai kerusuhan diakibatkan komunikasi pemerintah dengan warga kurang baik.

Namun, hal itu dibantah Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

“Sebenarnya begini, bukan buruk (komunikasi), bukan,” ujar Ansar Ahmad Rabu, 13 September 2023.

Ia menilai bentrokan terjadi diakibatkan belum adanya formulasi yang tepat unruk merelokasi warga.

Baca Juga: Aksi Seru E-Sport Memulai Babak Penyisihan pada Hari Pertama Nias Pro 2023

“Tapi kita semua masih meraba-raba dan mencari format yang pas. Angka-angka yang pas, karena BP Batam yang akan membelanjakan uang ini, maka mesti ada referensi hukum untuk itu semua,” ungkapnya.

Ansar menyebutkan setelah mendapatkan formulasi dan payung hukum untuk merelokasi masyarakat Rempang, Galang, Kota Batam nantinya sosialisasi akan dilakukan secara masif. Ia berharap pasca sosialisasi tersebut suasana bisa lebih kondusif.

“Makanya sekarang kita akan lakukan sosialisasi lebih masif. Mudah-mudahan ke depannya lebih kondusif dan tidak terjadi kericuhan seperti lalu,” ujarnya.

Ia juga menekankan jika Pemprov Kepri bersama Forkopimda provinsi dan Kota Batam juga akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat.

Baca Juga: Yustina Repi Buka Wadah Pelatihan Tenun Khas Nias Selatan

Hal itu agar pemerintah pusat mengirimkan fasilitator membantu pemerintah daerah menjawab keresahan masyarakat.

“Kita akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat, agar pemerintah pusat juga bisa mengirimkan tim fasilitator bersama kita, supaya kolaborasi pemerintah pusat, Pemprov, Pemkot. Saya kira upaya ini bisa menjawab keresahan warga bersama,” ujarnya.

“Ini komitmen kami semua untuk mengawal ini semuanya untuk pembangunan,” tambahnya. (Alief)