HPP Beras Perlu Direvisi

 

Penulis: Eka Maryono

Indonesia kebanjiran beras impor! Total 240.000 ton beras dari Thailand dan Vietnam masuk ke Indonesia pada Maret ini. Sementara 20.000 ton beras dari India dan Pakistan masuk pada Mei mendatang.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dengan masuknya 260.000 ton beras impor, maka kuota impor 500.000 ton telah dipenuhi sesuai izin yang ada. Dia meyakini jumlah beras impor tersebut cukup untuk mengendalikan harga beras di pasaran yang cenderung merangkak naik, khususnya menjelang bulan puasa.

Pertanyaannya, mengapa Indonesia masih mengimpor beras? Bukankah Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan produksi beras dalam negeri mengalami surplus pada puncak panen di bulan Februari kemarin? Bukankah menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, bulan April mendatang merupakan masa panen raya? Benarkah impor beras memang jalan terbaik untuk mengendalikan harga?

Dari sini kita bisa menarik beberapa kemungkinan. Pertama, surplus produksi beras, terutama di sentra pertanian Pulau Jawa, sebenarnya tidak bisa menutupi kebutuhan beras nasional.  Bila ini yang terjadi, maka penghitungan data surplus yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian tidaklah akurat.

Bisa saja klaim produksi beras surplus dihitung dengan dasar perkiraan luas panen dan produksi gabah di beberapa daerah, misalnya di Pulau Jawa saja, tanpa disertai jumlah dan sebaran stok secara riil di seluruh wilayah Indonesia. Akhirnya, pengambilan keputusan berpotensi keliru.

Selain itu, naiknya harga beras juga membuat klaim surplus beras menjadi diragukan. Mekanisme pasar selalu menunjukkan harga akan naik bila kelangkaan barang terjadi. Bila stok beras lokal mengalami surplus, harusnya harga turun. Fakta di lapangan justru sebaliknya.

Berdasarkan catatan Pasar Induk Beras Cipinang, harga beras medium varietas IR 64 II mencapai Rp 10.625 per kilogram pada 1 Maret 2018. Di sinilah keanehannya, mengapa harga bisa naik saat pasar dibanjiri beras lokal, dan baru mulai turun setelah beras impor masuk, seolah-olah impor menjadi kewajiban bila ingin harga beras di negeri ini menjadi murah. Apakah hal ini hasil campur tangan mafia impor?

Kemungkinan kedua, mafia impor sebenarnya tidak ada, tetapi Bulog tidak mampu menyerap beras produksi lokal, sehingga terpaksa membeli dari luar. Kenyataannya Bulog kerap tidak mampu menyerap beras produksi dalam negeri karena harga jual dari petani yang kelewat tinggi.

Misalnya harga jual beras premium di Sumatra Barat mencapai Rp 12.500 per kilogram, sementara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) maksimal hanya Rp 7.300 per kilogram. HPP ini menjadi kendala bagi Bulog dalam menyerap produk petani lokal. Bulog tidak berani membeli beras premium di atas HPP yang telah ditetapkan.

 

HPP Perlu Direvisi

HPP Rp 7.300 per kilogram ditetapkan pemerintah sejak 2015 dan belum ada perubahan sampai sekarang. Posisi Bulog pun menjadi serba salah. Di satu sisi, Bulog perlu membeli beras berkualitas bagus dari petani, tetapi di sisi lain, petani lebih senang menjualnya langsung ke pasar karena dihargai lebih tinggi di sana. Alhasil, Bulog pun kekurangan stok beras atau setidaknya perlu menambah stok sekadar untuk berjaga-jaga.

Ketidakmampuan Bulog menyerap produk beras petani lokal, mau tidak mau memaksa Bulog untuk mengimpor beras dari luar. Padahal impor beras selain berpotensi memukul petani lokal, juga membebani arus cash flow Bulog, karena dana internal untuk pembelian tidak mungkin langsung diganti oleh pemerintah.

Kiranya pemerintah perlu meninjau kebijakan HPP Rp 7.300 per kilogram agar Bulog dapat lebih optimal menyerap produk beras dari petani lokal demi meningkatkan kesejahteraan petani negeri sendiri. Dengan kata lain, jangan terlalu mengandalkan strategi impor untuk mengendalikan harga barang.

Impor beras mungkin cara tercepat untuk mengendalikan harga beras di pasaran, namun jelas bukan cara terbaik. Tidak perlu khawatir bila revisi HPP akan membuat harga beras lokal semakin menggila, asalkan pemerintah mampu mencegah terjadinya praktek penimbunan beras, niscaya harga beras akan stabil, bahkan seharusnya akan turun.

Penyediaan lapangan kerja di negeri sendiri jangan terus dikorbankan. Bila petani lokal tidak sejahtera, secara alamiah jumlah petani cepat atau lambat pasti berkurang. Bila itu terjadi, maka Indonesia selamanya akan selalu tergantung pada beras impor.

Apalagi bila impor beras hanya bertujuan agar stok beras nasional berlimpah, dan kelebihannya bisa diekspor kembali ke negara lain, sehingga terkesan Indonesia sudah swasembada beras, tentu dugaan buruk semacam ini jangan sampai terjadi. ***

*) Penulis mantan wartawan desk ekonomi, sosial dan budaya di Surat Kabar Mingguan (SKM) Inti Jaya dan Harian Suaka Metro