KPAI Sebut Sistem Zonasi Berpihak Pada Masyarakat Miskin

Jakarta – Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), merupakan strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan secara nasional.

Niat baik tentu perlu diapresiasi. Namun sayangnya, dalam prakteknya, Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang PPDB, justru banyak menimbulkan kehebohan di masyarakat.

“Ini merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi, karena lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik,” kata Kemendikbud, Muhadjir Effendi, melalui telpon seluler, di ruang kerjanya, Jakarta Pusat, Rabu (11/07/18)

Menurutnya, sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah, maka siapa yang jaraknya dekat dengan sekolah, lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut.

“Nilai ujian nasional (UN) dalam sistem zonasi sekarang ini, bukan untuk membuat rangking masuk sekolah tertentu, tetapi dalam rangka seleksi penempatan, sehingga tidak berpengaruh pada hak siswa masuk ke dalam sekolah yang dekat dengan rumahnya,” ucap Muhadjir.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi kebijakan Kemendikbud RI, yang telah menerapkan Permendikbud nomer 14 tahun 2018, tentang PPDB sistem zonasi, yang mempunyai keberpihakan pada kelompok miskin yang memiliki keterbatasan.

“Kami sangat mensupport Kemendikbud, yang sudah bisa menerapkan peraturan perundang-undangan, mengenai penerimaan peserta anak didik perzona, karena saya melihat ini peluang untuk masyarakat kurang mampu,” ucap Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti. (igor/nji)