Menkes Nilai IDI Lebih Berhak Periksa dr. Bimanesh Ketimbang KPK

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek (Foto: Istimewa)
Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek (Foto: Istimewa)

Jakarta-SuaraNusantara

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek menilai dugaan pelanggaran yang disangkakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Bimanesh Sutarjo, dokter di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, sebaiknya ditangani oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terlebih dahulu.

“KPK juga nggak boleh dong memvonis begitu aja. Kita juga ikut membela. Ya kita lihat dulu deh. Tadi kan saya bilang ada MKEK Majelis Kode Etik Kedokteran),” ujar Menkes  di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Dari sidang etik itu, kata Menkes, dapat dilihat sejauh mana tingkat kesalahan dokter. Sanksi pun beragam, seperti dikembalikan ke sekolah, dicabut izinnya, hingga bisa dipidana.

“Ini anggota IDI, barangkali IDI lebih berhak. Jadi artinya untuk melihat dari sisi apakah ini betul melanggar etika dalam profesi. Tergantung dulu kesalahannya. Jadi bisa kalau sampai tingkat mana. Apa memang dia betul melakukan. Dia tidak boleh praktik itu kan berarti izinnya dicabut 3 bulan, 6 bulan, dan sebagainya,” ujar Menkes.

Namun mengimbau mengimbau kepada para dokter untuk selalu melakukan tindakan medis sesuai dengan alur yang benar. Seperti jangan pernah mencoba memalsukan data medis seseorang, apalagi orang yang terkait proses hukum.

dr. Bimanesh Sutarjo baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga merintangi proses hukum tersangka kasus korupsi Setya Novanto. KPK menduga, mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi bekerja sama dengan Bimanesh untuk memanipulasi data medis sehingga Setya Novanto dapat menghindari pemeriksaan KPK. Fredrich Yunadi juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Penulis: Yon K