Suaranusantara.com- Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyetujui rencana pembangunan gedung Bank Jakarta di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan.
Persetujuan tersebut diberikan setelah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengajukan izin pembangunan dalam pertemuan di Balai Kota Jakarta pada Selasa (7/10/2025).
Rencana pembangunan ini akan dilakukan melalui skema kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan. Pramono menjelaskan bahwa gedung tersebut akan menjadi kantor pusat Bank Jakarta dan dibangun di atas lahan milik pemerintah pusat di kawasan SCBD.
Purbaya menyatakan kesediaannya mendukung proyek tersebut, namun dengan syarat pemerintah pusat memperoleh keuntungan sebesar 30 persen dari total nilai proyek. Pembagian tersebut akan berlaku selama masa perjanjian kerja sama selama 50 tahun.
“Jadi gini, Bank Jakarta pinjam tanah ke saya ya selama 50 tahun, saya kasih 50 tahun perjanjiannya. Pemerintah Pusat dapat jatah 30 persen dari gedung itu,” ucapnya
Menurut Purbaya, kerja sama ini bersifat saling menguntungkan. Ia menilai langkah tersebut bukan hanya akan memperkuat posisi Bank Jakarta sebagai lembaga keuangan daerah, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota dan secara nasional.
“Saya senang banget dengan itu. Kenapa? Karena itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan nasional secara keseluruhan,” ujarnya.
Gubernur DKI Pramono Anung menegaskan bahwa proyek pembangunan gedung Bank Jakarta akan tetap berjalan meskipun terjadi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
Ia mengatakan Pemprov DKI tetap berkomitmen menjalankan proyek strategis yang dapat meningkatkan kinerja ekonomi daerah.
Adapun dalam pertemuan tersebut, keduanya juga membahas soal pemangkasan DBH untuk DKI Jakarta sebesar Rp15 triliun yang membuat APBD DKI turun menjadi Rp79 triliun.
Meski demikian, baik pemerintah pusat maupun Pemprov DKI sepakat untuk terus menjaga koordinasi dalam mendukung stabilitas fiskal dan pembangunan ekonomi daerah.
Discussion about this post