Suaranusantara.com- Anggota DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, memberikan peringatan keras kepada sejumlah pejabat pemerintah terkait pernyataan publik yang dinilai tidak menunjukkan kepedulian terhadap korban banjir dan longsor di Sumatra dan Aceh. Menurutnya, komunikasi pejabat negara harus mencerminkan empati, terutama saat masyarakat sedang mengalami trauma dan kehilangan.
Dalam diskusi akhir tahun yang diselenggarakan KWP dan Biro Pemberitaan DPR RI, Yanuar mengatakan bahwa beberapa komentar pejabat justru bersifat defensif dan memperkeruh suasana. Ia menyoroti pernyataan terkait kayu gelondongan yang terbawa arus, yang disebut oleh seorang pejabat terjadi karena hujan deras semata. Menurut Yanuar, pernyataan seperti itu membuat masyarakat merasa marah dan tidak dihargai.
Ia juga mengkritik Kepala BNPB yang sebelumnya menyatakan bahwa kondisi sebenarnya tidak seheboh yang beredar di media sosial. Yanuar menilai komentar itu tidak pantas, terlebih ketika jumlah korban meninggal mencapai sekitar 700 orang. Ia menegaskan bahwa tragedi sebesar ini seharusnya ditanggapi dengan sensitivitas tinggi, bukan dengan komentar yang meremehkan.
“Masa iya 700 meninggal dunia dianggap biasa-biasa saja? Menurut saya enggak (etis). Ini anak bangsa,” tegasnya.
Politisi Fraksi PKS tersebut turut mengungkap laporan dari Aceh mengenai dua desa yang hilang akibat banjir dan longsor. Hal itu, kata dia, seharusnya menjadi alarm serius agar pejabat lebih berhati-hati dalam menarasikan kondisi lapangan.
Meski mengkritik, Yanuar tetap mengapresiasi langkah cepat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mengirimkan bantuan menggunakan pesawat khusus ke lokasi terdampak. Ia juga mencatat banyak fraksi dan partai yang turun ke lapangan.
“Itu bagian dari empati. Jadi jangan sampai pejabat publik malah membuat statement yang memicu amarah, apalagi ketika bicara soal kehilangan jiwa dan harta benda yang tidak sedikit,” ujar Mantan Anggota Komisi V DPR RI ini.
Menurut Yanuar, komunikasi pejabat publik saat krisis harus memberi keteduhan, bukan memancing kemarahan. Relawan dan korban, katanya, membutuhkan rasa diperhatikan, bukan cemoohan atau narasi yang mendiskon kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, ia menilai momentum bencana ini harus menjadi refleksi bagi pemerintah dalam memperbaiki komunikasi kebencanaan.
“Seluruh pejabat di republik ini harus berbenah. Komunikasi para pejabat dalam situasi seperti ini juga harus berbenah,” tandasnya.
Yanuar turut mengingatkan bahwa bencana besar yang terus berulang setiap akhir tahun harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. Menurutnya, kondisi alam Indonesia kini menunjukkan pola yang semakin ekstrem dan menuntut kebijakan yang lebih bijaksana, termasuk kesiapsiagaan mitigasi.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah pusat memberikan perhatian ekstra terhadap daerah terdampak, terutama karena kondisi fiskal banyak pemerintah daerah saat ini sangat tertekan.
“Keterbatasan beban yang ditanggung gubernur dan bupati itu nyata. APBD mereka tidak sanggup. Jadi kalaupun belum ditetapkan sebagai bencana nasional, saya berharap pemerintah pusat punya perhatian lebih terhadap saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana,” pungkasnya.
Discussion about this post