Suaranusantara.com- Duka nasional kembali menyelimuti Indonesia setelah banjir bandang dan tanah longsor menghantam Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
BNPB mencatat hingga Rabu pagi, 3 Desember 2025, jumlah korban jiwa sudah mencapai 753 orang. Lebih dari 650 warga masih hilang, sementara 2.600 lainnya mengalami luka-luka. Jumlah pengungsi pun melonjak menjadi lebih dari 576 ribu jiwa.
Melihat skala kerusakan yang begitu besar, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai pemerintah harus segera mengerahkan seluruh cadangan penanganan bencana yang ada. Ia menekankan bahwa negara memiliki ruang fiskal untuk merespons cepat keadaan darurat.
Dalam keterangannya, Said menjelaskan bahwa pemerintah dapat langsung memanfaatkan alokasi dana on call APBN 2025 yang mencapai Rp4 triliun. Dana tersebut, menurutnya, memang disiapkan untuk kondisi darurat seperti bencana yang kini melanda Sumatra.
“Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatra,” ungkapnya dikutip dari Parlementaria, di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Ia menilai dukungan anggaran ini harus segera dimaksimalkan untuk dua tahap utama: penanganan tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Said mengingatkan bahwa kerusakan fisik dan jumlah korban sangat mungkin bertambah, sehingga proses bantuan tidak boleh tertunda.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan belasungkawa kepada para keluarga korban. Ia menyebut bahwa tragedi ini bukan hanya duka masyarakat Sumatra, tetapi menjadi luka seluruh bangsa.
“Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Atas hal itu, saya mengucapkan berbela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Lebih lanjut, Said mengatakan, anggaran on call juga dapat digunakan untuk kebutuhan program pascatanggap darurat, yakni program rehabilitasi dan rekonstruksi. Program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat juga menggunakan anggaran multiyears, yakni anggaran pada 2026 dan seterusnya karena kebutuhan program ini sangat besar.
Kebutuhan rehabilitasi tersebut seperti untuk memulihkan berbagai layanan umum, yakni rumah sakit, sekolah, kantor-kantor pemerintah, tempat ibadah dan berbagai infrastruktur dasar lainnya.
Sementara itu, kebutuhan rekonstruksi dapat digunakan untuk membangun kembali berbagai kebutuhan layanan umum, baik pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintah, tempat ibadah, hingga pasar yang rusak.
“Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang besar lagi,” ungkapnya
Untuk memberikan respon cepat dan terintegrasi, Said juga meminta pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya nasional guna menangani becana di Aceh, Sumut dan Sumbar tersebut.
Dalam Jangka Pendek, kata dia, kebutuhan tanggap darurat masih sangat penting agar warga yang sudah terdampak banjir dan tanah longsor tidak kelaparan. “Saya sedih menyaksikan di berbagai media warga melakukan ‘penjarahan’ di pertokoan dan gudang Bulog,” katanya.
Ia meyakini kondisi warga yang belum mendapatkan layanan tanggap darurat layak memicu tindakan tersebut. “Tindakan itu merupakan upaya mempertahankan hidup mereka. Saya kira dalam hatinya juga tidak ingin dilakukan,”ungkapnya.