Suaranusantara.com- Potensi gesekan antara kader Partai Golkar di parlemen dan di pemerintahan dinilai perlu dikelola secara bijak. Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Sarmuji, menilai komunikasi internal harus menjadi jalur utama penyelesaian masalah agar tidak muncul konflik terbuka di ruang publik.
Ia mengingatkan bahwa Golkar saat ini memiliki cukup banyak representasi di kabinet dan lembaga negara. Kondisi itu, menurutnya, menuntut kedewasaan politik agar kritik antar-kader tidak berubah menjadi serangan terbuka, terutama saat rapat kerja di DPR.
Sarmuji menilai, perbedaan pandangan semestinya dibahas lebih dulu di lingkup internal partai sebelum masuk ke forum resmi bersama mitra pemerintah.
“Jangan menyerang kawan sendiri. Ini kita punya menteri yang cukup banyak. Ada delapan menteri, ada tiga wakil menteri, ada satu Gubernur Lemhanas. Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan di antara kawan sendiri, tolong kasih masukan sebelum rapat dimulai,” ujar Sarmuji saat perayaan HUT Fraksi Golkar DPR RI, Jumat (13/2/2026).
Dalam pernyataannya pada perayaan HUT Fraksi Golkar DPR RI, ia menekankan pentingnya menjaga kekompakan sesama kader. Soliditas internal dianggap krusial agar dinamika di parlemen tidak memunculkan kesan konflik horizontal di tubuh partai sendiri.
Sarmuji menjelaskan, imbauan tersebut adalah bagian dari fatsun politik Fraksi Golkar yang harus dipatuhi seluruh kader. Dalam fatsun itu, Golkar juga meminta seluruh kader yang berada di parlemen untuk tidak menyerang Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, maupun kebijakan pemerintah.
“Sebagai fraksi yang mendukung pemerintah, seluruh kebijakan fraksi Partai Golkar harus mendukung astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” kata Sarmuji.
“Kami juga ingin menyatakan pada kesempatan kali ini, jangan pernah menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah,” ujar dia.