Suaranusantara.com- Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mempertimbangkan untuk memanfaatkan kantin sekolah sebagai opsi pengganti dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) khususnya wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
Langkah ini sebagai bentuk memperluas program MBG hingga sampai ke wilayah 3T tersebut.
Pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia seperti kantin sekolah dan dapur umum milik perusahaan sebagai pengganti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui program tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR).
Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan MBG tetap efektif di daerah yang memiliki jumlah siswa relatif sedikit sehingga tidak memerlukan pembangunan dapur baru.
Nanik mencontohkan salah satunya di Lombok, di mana murid tak sampai 200 siswa. Maka dari itu, tak perlu pembangunan dapur MBG.
Menurut Nanik, penggunaan kantin sekolah dapat menjadi solusi yang lebih efisien dibandingkan membangun dapur MBG baru yang membutuhkan investasi besar.
“Misalnya di Lombok. Di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur, tetapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan. Jadi kantin ini salah satu alternatif,” ujarnya seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto, Senin 8 Juni 2026.
Selain memanfaatkan kantin sekolah, BGN juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung perluasan program MBG, termasuk sektor swasta melalui program CSR.
Nanik mencontohkan fasilitas dapur umum yang telah tersedia di sejumlah daerah terpencil dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi para siswa.
“Misalnya ada satu wilayah seperti di Raja Ampat. Saya pernah ke sebuah pulau yang jumlah muridnya hanya 115 orang, tetapi di sana ada dapur umum CSR milik Pertamina. Nah, kita bisa gunakan juga seperti itu. Jadi ada alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di wilayah 3T,” jelasnya.
Menurut dia, pendekatan tersebut memungkinkan layanan MBG menjangkau lebih banyak daerah tanpa harus selalu mengandalkan pembangunan infrastruktur baru.
Nanik menegaskan pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Nanik mengatakan dengan memanfaatkan kantin sekolah maupun fasilitas CSR yang telah beroperasi, menjadi salah satu langkah efisiensi.
Mengingat pembangunan SPPG biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ini bagian dari efisiensi supaya tidak semuanya menggunakan APBN,” katanya.
BGN saat ini terus menyusun berbagai skema pelaksanaan yang lebih fleksibel agar program MBG dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap manfaat program makan bergizi gratis dapat dirasakan secara merata oleh para siswa di berbagai daerah tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.