Suaranusantara.com- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mendukung agar penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dikoordinasikan dengan komando langsung dari Presiden Prabowo.
Hal ini menyusul semakin luasnya dampak kebakaran terhadap masyarakat, lingkungan, kesehatan, konektivitas dan aktivitas ekonomi.
Menurut Eddy skala penanganan Karhutla di Kalimantan sudah membutuhkan mobilisasi sumber daya yang sangat besar dan melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
Pemerintah sendiri telah mengerahkan 12.880 personel gabungan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, dengan operasi yang telah berlangsung selama 48 hari.
“Ketika kebakaran sudah berlangsung berminggu-minggu, membutuhkan pengerahan ribuan personel, dukungan udara, operasi modifikasi cuaca dan melibatkan banyak daerah maka sudah sebaiknya level koordinasi penanganannya langsung di bawah Presiden,” ujar Eddy.
Eddy mengatakan salah satu indikator penting adalah dampak karhutla yang sudah merembet ke sektor konektivitas nasional. Kementerian Perhubungan mencatat asap karhutla telah memengaruhi operasional sejumlah bandara di Kalimantan. Di Bandara Singkawang, misalnya, asap tebal menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16–19 Agustus.
“Ketika asap sudah mengganggu penerbangan, mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, dampaknya sudah melampaui batas administratif sebuah provinsi,” tegas Eddy.
Eddy mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung ke Kalimantan pada 22 Agustus untuk memimpin penanganan karhutla serta menginstruksikan jajaran TNI dan Polri bersama pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum
“Langkah Presiden untuk turun langsung menunjukkan bahwa pemerintah melihat persoalan ini secara serius. Saya kira momentum ini harus kita dorong lebih jauh dengan membangun satu kerangka penanganan nasional yang terukur, terpadu dan berorientasi pada penyelesaian akar masalah,” kata Eddy.
Eddy mengusulkan pemerintah membangun sistem penanganan nasional yang terintegrasi. Seluruh kekuatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, Kementerian Kehutanan, BMKG, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan unsur masyarakat harus bekerja dengan target yang sama, bukan hanya memadamkan api, tetapi memastikan masyarakat kembali mendapatkan udara bersih, aktivitas ekonomi berjalan dan konektivitas pulih.
“Ukuran keberhasilan adalah masyarakat sudah bisa bernapas dengan aman, apakah penerbangan sudah normal, apakah sekolah dan aktivitas ekonomi sudah kembali berjalan. Itu ukuran keberhasilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Waketum PAN ini juga mendukung negara harus tetap memburu pihak yang dengan sengaja membakar hutan maupun pihak yang lalai memenuhi kewajibannya dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran.
“Kita harus membedakan antara bencana yang tidak terhindarkan dengan kebakaran yang terjadi karena kesengajaan atau kelalaian. Kalau ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus berjalan tegas,” lanjutnya.
Menurut Doktor Ilmu Politik UI ini, Indonesia membutuhkan model ekonomi yang membuat menjaga hutan lebih menguntungkan daripada merusaknya.
Di sinilah Eddy melihat ekonomi karbon dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
“Hutan yang tetap berdiri, menyimpan karbon dan menjaga ekosistem juga harus memiliki nilai ekonomi,”
“Kita harus membuat menjaga hutan menjadi aktivitas ekonomi yang menguntungkan masyarakat, pemerintah daerah dan pengelola hutan,” jelas Eddy.
Menurut Eddy, pemerintah dapat mengembangkan skema insentif berbasis kinerja bagi masyarakat dan pengelola kawasan yang berhasil menjaga hutan dan mencegah kebakaran. Manfaat ekonomi dari karbon dan jasa ekosistem harus dapat dirasakan sampai tingkat masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.
“Ke depan, negara harus lebih banyak berinvestasi sebelum api muncul. Masyarakat yang menjaga hutan harus mendapatkan manfaat ekonomi. Dengan begitu, hutan yang terjaga memiliki nilai yang lebih tinggi daripada hutan yang terbakar,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini
Discussion about this post