Suaranusantara.com- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan pendekatan terhadap para pedagang Kramat Jati, Jakarta Timur agar bersedia direlokasi ke tempat yang telah disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Hal ini menyusul seringnya kejadian kecelakaan dikarenakan kondisi jalan licin akibat air dari para pedagang yang berjualan.
Di mana, kecelakaan itu telah memakan korban jiwa salah satunya anak sekolah. Untuk itu, Pemprov berupaya melakukan penataan terhadap para pedagang Kramat Jati.
Pramono terjun langsung menemui para pedagang Kramat Jati. Di sana Pramono melakukan dialog langsung dengan para pedagang Kramat Jati.
Momen itu terjadi saat Pramono meninjau penataan pedagang Pasar Kramat Jati, Selasa 1 September 2026.
Dalam dialognya, Pramono menanyakan kepada pedagang terkait kenyamanan berjualan di lokasi yang baru.
“Lebih enak di pinggir jalan apa di sini?” tanya Pramono kepada pedagang.
“Lebih enak di sana, Pak, yang lama,” jawab pedagang tersebut.
Dalam kesempatan itu, Pramono kemudian mengingatkan bahwa aktivitas berdagang di pinggir jalan berpotensi mengganggu lalu lintas.
Dia pun menawarkan dukungan promosi agar para pedagang tetap mendapatkan pembeli meski dipindahkan ke lokasi baru.
“Tapi kan ganggu lalu lintas. Nanti kita bantu promosi, ya, Bu Kadis Kominfotik,” kata Pramono.
Pramono kemudian memastikan kembali kesediaan pedagang untuk pindah ke lokasi yang telah disiapkan Pemprov DKI.
“Terus terang ini jualan di pinggir jalan sudah hampir 56 tahun. Kalau dipindah ke dalam sini mau, Bu?” tanya Pramono.
“Mau, Pak. Yang penting kompak,” jawab pedagang tersebut.
Pramono lalu mengingatkan pedagang yang sudah diberi tempat di dalam pasar untuk tidak kembali berjualan di pinggir jalan. Ia mendoakan penjualan para pedagang laris.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono mengatakan penataan pedagang Kramat Jati memang bukan perkara mudah. Sebab, aktivitas perdagangan di kawasan tersebut telah berlangsung sejak awal 1970-an atau hampir 56 tahun.
Menurut dia, penertiban tidak cukup dilakukan dengan menggusur atau memindahkan pedagang begitu saja. Pemprov DKI harus menyiapkan tempat yang layak agar pedagang tetap bisa mencari nafkah.
“Kalau selama ini pendekatannya adalah melakukan penggusuran, memindahkan digusur, saya meminta alternatif yang lebih humanis. Untuk itu, harus ada tempat yang layak untuk mereka bisa berjualan,” ujar Pramono saat ditemui di Pasar Kramat Jati.
Pramono menyebutkan terdapat sekitar 614-640 pedagang yang akan ditata. Pemprov DKI telah menyiapkan sejumlah lokasi untuk menampung mereka.
Ada sebanyak 331 pedagang akan ditempatkan di Pasar Kramat Jati Sektor 7. Kemudian, 193 pedagang ikan diarahkan ke Lokbin Kramat Jati, 45 pedagang kue ke Lokbin Cililitan, serta 45 pedagang lainnya ke pasar lain yang dikelola Perumda Pasar Jaya.
Penataan tersebut dilakukan sekaligus untuk mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik.
“Selain memberikan ruang untuk para pedagang bisa mencari nafkah sekaligus mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari pendekatan tersebut, Pemprov DKI juga memberikan keringanan bagi pedagang yang menempati lokasi binaan (Lokbin) Kramat Jati. Retribusi pedagang digratiskan selama enam bulan.
Pramono mengatakan besaran retribusi normalnya Rp 180 ribu per bulan atau sekitar Rp 6.000 per hari.
“Rp 180 ribu per bulan atau Rp 6.000 per hari. Itu yang digratiskan selama 6 bulan,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov DKI akan membenahi sejumlah fasilitas di lokasi baru, mulai saluran air hingga sirkulasi udara. Kipas angin juga akan dipasang untuk meningkatkan kenyamanan pedagang.
Pramono menyadari proses perpindahan tidak mudah. Karena itu, dia meminta agar penataan dilakukan dengan melibatkan pedagang dan tokoh masyarakat.
“Kami tahu pasti di awal-awal pemindahan ini bagi para pedagang pasti berat,” imbuhnya.
Discussion about this post