SuaraNusantara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengundang Partai Nasdem, saat pertemuan Ketua Umum Partai Politik (Parpol) yang di selenggarakan Jokowi.
Ketua DPP PPP Achnad Baidowi (Awiek) menganggap wajar jika Presiden Jokowi tidak mengundang Ketum Nasdem Surya Paloh.
Awiek menuturkan bahwa tidak diundangnya Partai Nasdem merupakan usiran halus Jokowi.
“Tergantung NasDem memaknainya, kalau NasDemnya peka dan menjunjung etika politik ya bisa saja dimaknai begitu (usiran halus),” ujar Awiek kepada wartawan, Jumat
Awiek menjelaskan alasan Jokowi tidak mengundang Partai Nasdem dalam rapat internalnya dengan para ketum parpol, lantaran Nasdem meiliki koalisi sendiri dan hal tersebut adalah pilihan tepat.
Sebab, tidak patut jika pembicaraan tersebut bocor ke koalisi lain,
“Yang disampaikan Jokowi benar bahwa yang 6 partai itu punya koalisi, masing-masing ini kan nggak patut kalau ada pembicaraan-pembicaraan rahasia terus bocor ke koalisi yang lain,” ujarnya.
“Kalau NasDem tergantung, merasa tersindir halus atau tidak itu urusan NasDem. Urusan NasDem mau tersindir halus atau merasa terusir halus atau tidak ya tergantung dari NasDem sendiri,” ungkapnya.
“Saya kira gitu kalau NasDem ya, kepekaan politiknya di situ, dan etika politik kan harus tetap dijaga,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui tidak mengundang mengakui memang tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan dengan parpol koalisinya. Jokowi pun mengungkap alasannya.
“Ya memang tidak diundang,” kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Mei 2023.
Jokowi mengatakan jika Nasdem sudah memiliki koalisinya sendiri, Sementara, lanjut dia, parpol yang kemarin diundangnya ingin membangun kerja sama politik bersama.
“Loh, NasDem itu ya kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin kumpul kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masak yang di sini tahu strateginya, kan mestinya nggak seperti itu,” tuturnya.
Dirinya pun menilai jika hal seperti itu sangat lah wajar, Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya sebagai pejabat politik juga diperbolehkan membahas politik.
“Dalam politik itu wajar-wajar saja. Biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa, kalau saya bicara politik ya boleh dong. Ya kan. Saya bicara soal pelayanan publik juga bisa dong. Itu tugas seorang Presiden. Hanya memang nanti kalau sudah ada ketetapan KPU, saya,” kata Jokowi. (Alief)
Discussion about this post