SuaraNusantara.com-Memasuki tahun 2024, kebijakan reformasi birokrasi (RB) sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah menunjukkan perkembangan positif. Worldwide Governance Indicators (WGI) memberikan penilaian baik dengan menempatkan Indonesia di peringkat ke-73 dari 214 negara di dunia. Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa keberhasilan ini harus diikuti dengan perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan.
“Pastikan keberhasilan pencapaian indeks RB dan indeks SAKIP, serta instansi yang telah ditetapkan sebagai zona integritas, diikuti dengan perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan,” kata Ma’ruf Amin.
Selain itu, penurunan angka korupsi, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi menjadi indikator keberhasilan yang diharapkan mampu menyejahterakan masyarakat.
Baca Juga: Wali Kota Tangerang: Tanggung Jawab Bersama dalam Mendorong Pendidikan
Perkuat orientasi RB berdampak, meningkatkan sinergi lintas sektor, dan mengakselerasi transformasi birokrasi berbasis digital menjadi fokus utama. Wapres menekankan pentingnya integrasi data antar instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan, penganggaran, dan kebijakan yang berkualitas.
Lebih lanjut, penguatan kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP), khususnya MPP digital, menjadi prioritas. Pembangunan MPP dianggap bukan hanya pemenuhan regulasi, melainkan juga sebagai upaya menciptakan standar pelayanan berkualitas, efisien, cepat, dan terjangkau.
Wapres mengapresiasi para peraih penghargaan dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP, RB, dan Zona Integritas Tahun 2023. Ia berharap pencapaian ini memberikan motivasi bagi instansi terkait untuk terus berinovasi dalam mendorong reformasi birokrasi yang berdampak positif bagi masyarakat.
Baca Juga: Ma’ruf Amin Harap MK Terhindar dari Kegaduhan Pasca Pergantian Ketua
Sebelumnya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa ke depan, RB akan difokuskan pada transformasi digital untuk mewujudkan digital bureaucracy. Interoperabilitas berbagai layanan melalui Portal Pelayanan Publik menjadi langkah menuju pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi.
Sejumlah penghargaan diserahkan kepada instansi pemerintah yang menonjol dalam implementasi RB, SAKIP, dan Zona Integritas. Apresiasi diberikan kepada Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Pemerintah Kota Yogyakarta, antara lain. Kementerian dan lembaga pendukung reformasi birokrasi juga turut mendapat penghargaan atas kontribusinya.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, dan Ketua KPK Nawawi Pomolango, serta dihadiri oleh Wakil Presiden beserta stafnya.
Discussion about this post