SuaraNusantara.com–Dalam sisa masa pemerintahannya yang tersisa sembilan bulan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya reformasi birokrasi melalui digitalisasi. Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna terkait Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024.
“Transformasi digitalisasi merupakan suatu keharusan. Sisa waktu yang ada harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan reformasi birokrasi melalui digitalisasi,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, saat ini sudah ada ribuan platform yang ada di kementerian dan lembaga. Namun, platform-platform tersebut masih belum terintegrasi dan masih berorientasi pada proyek. Hal ini menyebabkan pelayanan digital pemerintah menjadi tidak efisien dan berbelit-belit.
Baca Juga: Daftar HP Android yang Tidak Bisa Lagi Akses Aplikasi Whatsapp
“Ribuan platform yang ada di kementerian dan lembaga harus disederhanakan dan tidak ada lagi platform-platform aplikasi baru yang dimunculkan dan berorientasi hanya untuk proyek saja, tetapi hanya menyulitkan kita untuk merangkai agar lebih sederhana dan lebih berguna utamanya dalam pelayanan digital pemerintah,” ujarnya.
Oleh karena itu, Jokowi meminta agar pemerintah fokus pada penyederhanaan platform dan peningkatan keamanan digital. Hal ini penting untuk mencegah pemborosan belanja infrastruktur dan memastikan keamanan data dan informasi.
“Karena yang paling penting pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah dan keamanan digital harus terus ditingkatkan,” katanya.
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Pernyataannya Soal Debat Pilpres 2024 untuk Ketiga Paslon
Usai Sidang Kabinet Paripurna, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) Azwar Anas mengatakan, Jokowi mengarahkan birokrasi untuk mengubah cara bekerja. Hal ini perlu dilakukan mengingat dunia telah masuk ke era baru yang serba digital.
“Maka transformasi dan keterpaduan layanan digital pemerintah adalah pekerjaan kolaboratif semua kementerian/lembaga dan pemda, karena Presiden ingin Indonesia menjadi negara terdepan dalam transformasi digital,” ungkap Aznas.
Jokowi berharap, dengan reformasi birokrasi melalui digitalisasi, pelayanan pemerintah dapat menjadi lebih efisien, efektif, dan transparan. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Discussion about this post