Suaranusantara.com- Lima tuntutan Aktivis 98 Garis Lurus jelang memperingati 26 Tahun Reformasi pada bulan Mei mendatang.
Tuntutan tersebut dibacakan melalui ‘Maklumat Bersama Aktivis 98’ di acara Mimbar Rakyat dan Silaturhmi Akbar di Lapangan Teater Terbuka, Universitas Negeri Jakarta.
Tuntutan mereka tersebut yakni, Menolak Kembali Orde Baru, Menolak Dinast Politik dan Menolak Pelanggar HAM.
Selain itu, Aktivis 98 ini juga menolak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan terakhir menolak Dwi Fungsi TNI-Polri.
“Saya kira, teman-teman 98 yang masih on the track dan berada di garis luru, akan bersikap. Karena yang terjadi hari ini tidak seperti yang dicitakcitakan pada tahun 1998” ujar Aktivis 98, Ubedillah Badrun.
Ia kemudian miris melihat cita-cita reformasi yang diniali jauh dari yang diharapkan, mulai dari KKN hingga meningkatnya pelanggar HAM.
“Kemudian kita ingin memiliki pemerintahan clean and clear, goog goverment, sebagai cita-cita heban bangsa ini, tapi saati realitasnya terbalik” ucapnya
Lalu, Ubedillah juga singgung terkait dengan Pilpres 2024. Ia tegas sampaikan jika Indonesia mengalami kemunuduran demokrasi karean presiden terpilih yakni pelanggar HAM dan wakli presiden yang dilahirkan melalui KKN.
“Pelaku Pelanggar HAM berat jadi Presiden, ini kan problem. Kemudian pelaku KKN jadi wakil presiden. Demokrasi mengalami kemunduran, korupsi, kolusi dan nepotisme banyak terjadi. Ini jauh dari cita-cita reformasi kita,” beber Ubedilah Badrun.
“Karena itu, teman-teman 98 ingin mengingatkan dan membangun kesadaran kolektif bahwa bangsa ini sedang mengalami kemunduran demokrasi seperti 26 tahun silam,” tambahnya.
Discussion about this post