Pemerintah Bakal Terbitkan Skema Baru Insentif Perpajakan

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto: Istimewa)
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto: Istimewa)

Jakarta-SuaraNusantara

Kementerian Perindustrian mencatat, pada tahun 2017, total investasi (PMA dan PMDN) di sektor industri mencapai Rp 283,71 triliun atau berkontribusi lebih dari 40 persen dari total investasi di Indonesia sebesar Rp 692,8 triliun.

Adapun nilai investasi terbesar yang disumbangkan oleh sektor manufaktur, antara lain dari industri makanan sebesar Rp 64,74 triliun, industri logam, mesin dan elektronik Rp 64,10 triliun, serta industri kimia dan farmasi Rp 48,03 triliun.

Untuk tahun 2018 ini, Kemenperin mentargetkan investasi sektor industri akan mencapai Rp 352,16 triliun, dan menjadi Rp 387,57 triliun pada 2019 mendatang.

Tingginya pertumbuhan investasi sektor manufaktur membuat sektor tersebut menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Industri manufaktur menjadi penggerak utama dari target pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (13/03/2018).

Menurut Airlangga, Indonesia masih menjadi salah satu negara tujuan investasi paling menarik di dunia. Bahkan survei US News, menilai Indonesia sebagai negara tujuan investasi terbaik kedua di dunia, mengalahkan negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia dan Singapura.

Lebih lanjut, dalam upaya menarik banyak investasi di sektor industri, pemerintah tengah melakukan penyederhanaan peraturan mengenai pemberian insentif perpajakan.

Peraturan itu antara lain terkait fasilitas tax holiday, tax allowance, penurunan pajak industri kecil dan menengah (IKM), serta insentif bagi perusahaan yang memiliki kegiatan research and development (R&D) hingga terlibat dalam program pendidikan vokasi.

“Jadi, regulasi tax holiday akan segera diterbitkan, mekanismenya memang ada perubahan. Sedangkan untuk tax allowance, masih membutuhkan peraturan pemerintah,” kata Airlangga.

Diharapkan, skema baru ini akan lebih mempermudah dan mempercepat pelaku industri mendapatkan insentif fiskal tersebut. Peraturan tersebut ditargetkan akan selesai pada akhir Maret 2018. (eka)