Jakarta – SuaraNusantara
Wakil Ketua Tim pemenangan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan- Sandiaga Uno, Mohamad Taufik, menuding pembagian tahap 2 Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan akhir pekan kemarin seperti pembagian Bantuan Sosial (Bansos) jelang Pilkada.
Biasanya, kata dia, KJP dibagikan di setiap sekolah bukan di Kantor Kelurahan, sehingga kegiatan itu patut dicurigai sebagai kampanye.
Dituding telah melakukan kampanye bukan pada waktunya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pun dibuat berang.
Kata Ahok , pendistribusian KJP baru dilakukan akhir pekan lalu karena sempat terhambat saat dia cuti kampanye.
“Ada 190.000 tidak dibagi. Kenapa enggak dibagi? Ada masalah lelang penyuplai kartu yang telat. Sekarang dia sudah masuk, dia mesti kejar dong,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/3/2017).
Ahok mengungkapkan, sepanjang Desember hingga Januari lalu ternyata masih banyak warga yang belum mendapat KJP, sehingga distribusi pun harus dilakukan.
“Jadi Desember banyak orang enggak dapat KJP sampai Januari. Itu kenapa enggak bilang politis (bahwa) orang Bank DKI mau jatuhkan saya?” katanya.
Ahok meminta agar persoalan ini tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menilai, kasus ini merupakan kasus lama yang tak perlu lagi diungkit.
“Kan merugikan saya dong harusnya, itu kan dekat pemilihan 15 Februari, banyak orang malah enggak terima KJP,” beber dia.
“Kamu kira yang terima KJP itu enggak ikut mendemo saya? Mereka terima KJP, (tetap) ikut demo dan enggak pilih saya kok. Itu di Luar Batang, Pasar Ikan yang tinggal di rusun semua anak terima KJP di rusun. Pilih saya enggak? Enggak tuh,” tukas Ahok.
Penulis: Hasbullah