Jakarta-SuaraNusantara
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam waktu dekat berencana berkirim surat kepada seluruh Kepala Staf di TNI dan Kapolri, meminta agar gedung pertemuan di lingkungan dua institusi itu tak disewakan untuk ajang kampanye politik. Tujuannya untuk menjaga kondusifitas.
“Saya juga sudah membuat surat kepada semua Kepala Staf TNI, Kapolri, gedung TNI dan Polri untuk tidak boleh disewakan untuk kampanye. Seperti di Halim, jangan disewakan untuk kampanye,” kata Tjahjo, usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI/Polri di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta, Rabu (23/2/2018).
Intinya gedung TNI atau Polri, kata Tjahjo, sebaiknya tidak digunakan untuk kampanye, meski disewa sekali pun. Nanti, ia akan kirim surat ke semua kepala staf di TNI dan Kapolri, meminta agar gedung-gedung pertemuan di lingkungan dua institusi itu, tak boleh digunakan untuk ajang kampanye.
“Kami akan membuat surat kepada Kepala Staf dan Kapolri, gedung- gedung pertemuan milik TNI dan Polri saya mohon untuk tidak disewakan untuk kegiatan kampanye, sarasehan, atau apa yang berbau Pilkada, Pileg dan Pilpres,” katanya.
Saat ditanya, kalau kemudian ada gedung milik TNI atau Polri digunakan untuk kampanye apakah ada sanksi? Tjahjo menjawab, surat yang akan dikirim ke Kepala Staf dan Kapolri, hanya sekedar harapan. Semacam himbauan. Jadi tidak ada sanksinya.
“Ya enggak ada sanksi ini kan himbauan, harapan. Saya kira komitmen, itu aaja. Sama juga petahana juga enggak boleh menggunakan gedung-gedung, mobil Pemda juga enggak boleh. Kalau di angkatan udara malah lebih keras lagi, mobil ada lambang partai saja enggak boleh masuk kompleks padahal tamu.
Saya kira bagus untuk ketegasan,” katanya..
Terkait dana pengamanan Pilkada, yang baru dianggarkan 60 persen, menurut Tjahjo, pihaknya terus mendorong agar semua daerah bisa menganggarkannya. Tapi, kalau memang tak semua daerah menganggarkan, itu bisa dibantu oleh pusat lewat Menteri Keuangan.
“Ya kita akan terus dorong, mudah-mudahan daerah bisa mencukupi. Kalau tidak sudah ada cadangan dari Menteri Keuangan,” ujarnya.
Penulis: Yono D