Kabupaten Pandeglang – Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Banten menilai wajar jika nelayan yang korban Tsunami Selat Sunda menagih janji kepada pemerintah terkait bantuan kapal.
Menurutnya, adanya simpang siur informasi wacana bantuan tersebut membuat masyarakat bingung.
Hal itu dikatakan Departemen Riset dan Kebijakan Publik ICMI Banten Eko Suprianto menanggap ratusan massa yang terdiri atas masyarakat Kecamatan Sumur dan Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli Bencana (APMPB) Kabupaten Pandeglang menggelar aksi di depan kantor Bupati Pandeglang, Selasa (12/2/2019) kemarin.
“Sangat wajar masyarakat terdampak menunjukkan reaksi demonstrasi, kecewa, dan kesal dengan sikap pemerintah yang tidak juga merealisasikan janjinya,” ungkap Eko, Rabu (13/2/2019).
Eko memandang, buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu sebabnya. Pemkab Pandeglang, diminta harus bergerak aktif menagih janji pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Jangan hanya bisa meminta bantuan saja dari provinsi dan pusat tetapi Pemkab juga harus punya inovasi, terobosan jangan kalah sama relawan,” ungkap Dosen Unma Banten ini.
Eko meminta, pemerintah harus terbuka dan transparan dalam menjelaskan kebijakan program bantuan kapal nelayan, relokasi dan lainya sedini mungkin.
Lambatnya program antuan kapal nelayan hingga relokasi pada bencana tsunami selat sunda, lanjut Eko adalah absennya partisipasi masyarakat dalam menyusun kebijakan relokasi.
“Pemerintahlah yang menyusunnya tanpa melibatkan masyarakat yang akan menjadi subjek relokasi. Akibatnya, masyarakat kecewa dan merasa tidak dimanusiakan, “tutup penulis buku politik sambalado. (aep/nji)