Pandeglang – Bupati Pandeglang Irna Narulita menjadi sorotan karena memilih Toyota Land Cruiser Prado seharga Rp 1,9 miliar dari APBD 2018 sebagai mobil dinasnya. Pembelian mobil dinas baru nan mewah itu dianggap menyakiti hati rakyat.
“(Pembelian mobil dinas) mengoyak rasa keadilan masyarakat, mengoyak rasa keadilan masyarakat yang terdampak tsunami dan mengoyak masyarakat yang mendambakan infrastruktur jalan yang baik,” sesal Anggota DPRD Provinsi Banten Thoni Fathoni Mukson, Selasa (12/3/2019).
Persoalan infrastruktur jalan memang masih menjadi persoalan utama dihadapi kabupaten berstatus daerah tertinggal ini. Tak hanya disitu, kondisi masyarakat Pandeglang saat ini belum juga pulih pasca dilanda bencana tsunami beberapa waktu lalu.
Alih-alih demi menunjang operasional sang bupati dengan membeli mobil mewah sekelas Prado, Diketahui pada tahun 2017 Irna dibekali kendaraan dinas jenis Toyota Vellfire.
Thoni menganggap wajar seorang kepala daerah disokong dengan dua kendaraan untuk menunjang kerja saat ke lapangan. Hanya saja, pembelian mobil dinas yang baru dianggap juga kurang tepat sehingga melukai hati masyarakat.
Menurut Caleg DPR RI Dapil Pandeglang Lebak ini, mobil dinas Vellfire yang memiliki ukuran ceper sangat sulit digunakan untuk menjangkau daerah yang di Pandeglang. Sementara pembelian mobil Prado terlalu mahal, padahal dengan Pajero sport tak kalah nyaman dengan Prado digunakan ke peloksok.
“Terus kalau ukuran (mobil) Vellfire mau dipakai ke mana? Paling juga beberapa kecamatan karena gak bisa dilewati. Terus Toyota Prado dengan ukuran 4X4, saya kira tak kalah bagus dengan mobil pajero sport dengan harga Rp 600 juta tak sampai Rp 1,9 miliar seperti Prado, Itu sudah sangat baik untuk di Pandeglang,”beber Ketua DPC PKB Pandeglang ini.
Sementara, Asisten Daerah III Setda Pandeglang, Undang Suhendar menuturkan, pembelian Randis jenis Toyota Prado senilai Rp1,9 miliar yang diperuntukan bagi Bupati Pandeglang, merupakan permintaan yang bersangkutan.
Meski selama ini bupati sudah memiliki kendaraan operasional berjenis Toyota Vellfire, namun Undang menjelaskan bahwa hal itu merupakan keinginan pimpinan. Pihaknya menuturkan, hanya menjalankan keinginan pimpinan.
“Itukan kebijakan pimpinan. Ini permintaan dari atasan,” sebut Undang saat ditemui di Gedung DPRD Pandeglang, Senin (11/3/2019).
Di sisi lain, saat disinggung perihal rencana pembelian kendaraan dinas perorangan baru ditahun 2019, Undang menyangkalnya. Menurut mantan Kepala Dindikbud itu, pembelian Randis tahun ini hanya untuk opeasional di OPD seperti Humas.
Padahal dalam APBD 2019, tercantum anggaran sebesar Rp1 miliar untuk pembelian Randis perorangan. Bahkan rencana pembelian itu, sudah ditayangkan pula di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
“Tahun ini tidak beli. Kalau pun ada itu untuk operasional humas dan lain lain. Saya tidak tahu ada anggaran Rp1 miliar untuk beli kendaraan dinas perorangan. Tidak ada alokasi anggaran untuk Randis perorangan,” bantahnya. (aep/aul)