Kabupaten Pandeglang – Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku belum pede memanfaatkan shelter tsunami di Labun sebagai tempat mengungsi masyarakat.
“Belum pede,” kata Irna, Selasa (6/8/2019).
Belum percayanya Pemkab Pandeglang dengan shelter tersebut setelah ada penjelasan dari Polda Banten.
“Karena ada statment dari Polda, enggak bisa menampung 7.000 orang, (hanya) 3000 orang saja, karena masalah korupsi di sana, meski kasusnya sudah ingkrah,” ungkap Irna.
Untuk memastikan konstruksi bangunan tersebut kuat dan tidak karena pembangunanya tidak maksimal, Pemkab Pandeglang sudah berkonsultasi dengan Kementerian PUPR.
“Jadi kami bingung ini. Walaupun sudah dihibahkan tahun 2018 tapi kami belum fungsikan. Tapi sudah kena tsunami,” ujarnyaa.
Untuk memperbaiki fasilitas yang rusak, Pemkab Pandeglang melakukan lelang untuk perawatan memperbaiki fasilitas shelter tersebut.
Namun, Irna memperbolehkan warga yang jika hendak menggunakan shelter untuk HUT RI.
“Mudah-mudahan bisa dipakai kegiatan masyarakat, kearifan lokal, 17 Agustus bisa dipakai di lantai 2. Supaya mereka familiar bahwa ini rumah kamu kalau ada bencana,” terangnya.
Untuk diketahui, kasus korupai pembangunan shelter tsunami di Pandeglang yang berasal dari tahun anggaran 2014 senilai Rp18 miliar menyeret sejumlah orang dari pihak swasta dan pegawai Kementerian PUPR.
Keduanya yakni Direktur PT Tidar Sejahtera Takwin Ali Muchtar dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementerian PUPR Ahmad Gunawan yang telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Serang.(aep/and)