Pandeglang – Bupati Pandeglang Irna Narulita merotasi belasan pejabat Eselon II, Rabu (21/8/2019). Namun, terdapat tiga jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibiarkan kosong.
Tiga jabatan kepala OPD itu yakni Kepala Dinas Sosial (Dinsos) yang sebelumnya dijabat oleh Tati Suwagiharti yang kini digeser menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Taufik Hidayat yang digeser menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan Kepala Satpol PP Dadan Saladin yang digeser menjadi Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah.
Irna mengatakan, tiga jabatan tersebut sementara akan dipegang Pelaksana Tugas (Plt) dari Asisten Daerah (Asda) hingga akan diisi oleh pejabat hasil open bidding atau lelang terbuka.
“Harus diisi yah (oleh pejabat) yang bisa mengcover, Asda dulu yang pegang. Yang urgent, yang krusial Asda yang pegang. Kalau Asda kan sifatnya yang mengkoordinir. Kepala dinasnya kegiatan ya padat sekali. Kalau Asda itu mengkoordinir beberapa dinas yang setiap waktu punya target yang sudah ditentukan di RPJMD,” terang Irna.
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang Fahmi Suminta mengatakan, selain tiga jabatan kepala OPD pasca rotasi, ada tiga jabatan kepala OPD satu jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kesra dan SDM yang akan dilakukan open bidding.
Di antaranya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang ditinggal Tb Saprudin karena pensiun beberapa waktu lalu.
Kemudian, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kepala Dinas Perikanan dan Staf Ahli Bupati akan memasuki masa pensiun awal tahun 2020.
“Harus ada open bidding dulu (untuk 7 OPD) itu, kami kan mencari, OPD mana yang kami lakukan pengisian secara terbuka atau open bidding. Kan jabatannya (kepala OPD) enggak sama seperti administrator atau pengawas. Ini kan sudah pas, kami ingin cari yang terbaik di open bidding ini,” jelasnya.
Untuk melakukan open bidding, pihaknya terlebih dulu akan mengajukan tim seleksi ke Komisi Aparatur Sipil (KASN), dan pada bulan September open bidding tersebut baru akan dimulai.
“Nanti kamj kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk uji kompetensi. Saya berharap di bulan Desember bisa terisi semua yang tujuh ini,” tutup Fahmi.(aep/and)