Suaranusantara.com – Komisi XI DPR RI mendorong pemerintah RI untuk menyiapkan solusi guna mengantisipasi potensi dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Dorongan itu disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan.
“Kami mendorong pemerintah segera mengantisipasi dampak perang tarif ini, sekaligus mencarikan solusi-solusi mengantisipasi dampak perang tarif ini,” kata Marwan dalam keterangannya.
Dia menilai, penerapan tarif ini berpotensi memengaruhi dinamika perdagangan internasional dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia.
Marwan mengakui, kebijakan Trump ini menimbulkan kekhawatiran bagi ekonomi Indonesia karena dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah, harga emas, dan neraca perdagangan dengan AS.
Dia menilai berbagai produk ekspor utama Indonesia seperti mesin dan peralatan listrik, garmen, lemak dan minyak nabati, alas kaki, serta produk perikanan bisa mengalami penurunan daya saing akibat meningkatnya tarif impor di pasar AS.
“Peningkatan tarif ini akan menyebabkan harga barang asal Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS, yang berpotensi mengurangi daya saing produk-produk tersebut,” kata Marwan.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan kebijakan timbal balik atau tarif resiprokal 10% untuk semua produk impor ke negaranya, termasuk Indonesia, pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat atau Kamis (3/4/2025) pagi waktu Indonesia.
Melansir Channel News Asia, Jumat (3/04/2025), dijelaskan bahwa tarif baru ini lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya.
Indonesia terkena tarif resiprokal sebesar 32%. Sementara negara lainnya seperti Malaysia dan Jepang dikenakan tarif timbal balik sebesar 24%, China 34%, Vietnam 36%, dan Singapura sebesar 10%.
Singapura menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara (ASEAN) yang memiliki surplus perdagangan dengan AS yang menghadapi tarif dasar sebesar 10%.
Sementara itu, total tarif Tiongkok akan mencapai 54% karena tarif timbal baliknya merupakan tambahan dari tarif 20%yang telah diberlakukan awal tahun ini.