Suaranusantara.com – Ketua DPR RI dari fraksi PDIP, Puan Maharani resmi menjadi Presiden Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 untuk tahun 2025.
Hal ini ditandai dengan diserahkannya keketuaan PUIC kepada Puan oleh keketuaan PUIC ke-18 yakni President Parliament of Cote D’Ivoire atau Ketua Majelis Nasional Republic Pantai Gading, Adama Bictogo.
Penyerahan presidensi PUIC ini dilakukan dalam sesi Transition Ceremony of Presidency yang digelar di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Puan mengaku merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan seluruh anggota PUIC kepada Indonesia untuk memimpin PUIC. Ini sungguh suatu kehormatan bagi negara dan rakyat kami dalam mengemban amanat. Insyaallah Indonesia akan menjalankan amanat sebaik-baiknya dalam membawa PUIC di tengah ketidakpastian global,” kata Puan.
Tak lupa, Puan memberikan apresiasi atas kepemimpinan Ketua Majelis Nasional Republic Pantai Gading, Adama Bictogo selama satu tahun belakangan ini sebagai Presiden PUIC ke-18. Indonesia disebut sangat menghargai kontribusi Pantai Gading dalam memfasilitasi diskusi dan kerja sama antar negara anggota PUIC.
Menurut Puan, Pantai Gading menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan visioner dalam PUIC dengan menyelenggarakan konferensi di Abidjan, yang berhasil menyatukan berbagai delegasi dari negara-negara anggota.
“Indonesia berharap dapat melanjutkan kerja sama yang baik ini terutama dalam upaya untuk memperkuat parlemen negara-negara OKI dalam membangun peradaban dunia dan mewujudkan perdamaian global,” ucap Puan.
Lebih lanjut Puan menyatakan Indonesia berkomitmen akan memperjuangkan sejumlah isu global yang berdampak pada negara-negara anggota OKI, termasuk dukungan untuk perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Penyelesaian konflik Palestina harus ditempuh melalui solusi yang adil dan memperkuat kerja sama antarnegara Islam,” ujarnya.
“Indonesia akan terus mendorong upaya yang menekankan dialog konstruktif antara para pemangku kepentingan serta mengadvokasi pembentukan negara Palestina yang berdaulat dengan perbatasan yang diakui secara internasional,” tambahnya.