Suaranusantara.com- Ketua DPR RI, Puan Maharani angkat bicara soal wacana gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke 2 RI Soeharto.
Puan Maharani mengatakan bahwa terkait pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto itu nantinya melalui proses kajian terlebih dahulu.
“Setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan yang mengkaji siapa saja yang bisa menerima atau tidak menerima,” kata Puan dalam siaran pers, Selasa 27 Mei 2025 saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kata Puan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, pihaknya menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Puan juga berharap proses pengkajian dilakukan secara obyektif.
“Jadi biar dewan-dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sudah sebaiknya dilakukan, diterima atau tidak,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Adapun wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto mendapat penolakan dari sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Reformasi 1998.
Penolakan itu disampaikan para aktivis dalam diskusi bertajuk ‘Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?’ yang digelar di Jakarta, pada Sabtu (24/5).
Menurut mereka, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bertentangan dengan semangat reformasi. Para aktivis 98 ini menilai, Soeharto tidak layak menerima gelar pahlawan nasional karena memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia dan represif terhadap gerakan rakyat pada masa Orde Baru.