Suaranusantara.com – Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, meminta pemerintah menerapkan prinsip transparansi dalam penulisan sejarah ulang.
Sebab, dia tidak ingin terjadinya memanipulatif sejarah.
Dia menegaskan bahwa sejarah harus ditulis berdasarkan fakta dan bukan didasari oleh kepentingan atau golongan tertentu.
“Penulisan sejarah itu tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah, bukan ‘his story’, bukan storymereka yang menang, tetapi benar-benar cerita perjuangan bangsa kita ini,” kata Djarot dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
“Janganlah sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpangkan. Kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah, itu harus dilakukan dengan terbuka,” tambahnya.
Lebih lanjut, Djarot mengenang penulisan sejarah di era Orde Baru yang banyak menutupi fakta politik.
Salah satunya mengenai peringatan hari lahir Pancasila yang sempat dilarang oleh aparat Kopkamtib, bahkan sejarawan ada yang menyebut jika Pancasila bukan lahir pada 1 Juni.
“Hari Lahir Pancasila itu dilarang oleh pemerintah Orde Baru, oleh Kopkamtib waktu itu tahun 1970, setelah Bung Karno wafat. Pemerintah saat itu, berdasarkan tulisan Prof. Nugroho Notosusanto, menyatakan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan 1 Juni. Ini dilawan dan diluruskan oleh para sejarawan,” katanya.
Adapun penghapusan terminologi sejarah seperti Orde Lama dalam penulisan buku sejarah versi pemerintah, Djarot menyerahkan hal tersebut kepada ahli sejarah.
“Kalau Orde Lama, Orde Baru, kita serahkan ke ahli sejarah. Masa pemerintahan Bung Karno itu Orde Lama, masa pemerintahan Orde Baru, masa sekarang reformasi, nanti orde apalagi? Itu bagian sejarah juga kan,” kata dia.