Suaranusantara.com- Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah menjadi sorotan terkait tambang nikel di Raja Ampat.
Bahlil mendapat kritikan dari berbagai pihak atas tambang nikel di wilayah Raja Ampat yang dikelola oleh PT Gag Nikel.
Tambang nikel di wilayah Raja Ampat, dinilai publik dapat berpotensi merusak tatanan kehidupan di sana. Terlebih Raja Ampat adalah tempat wisata ikonik yang bahkan diakui UNESCO.
Publik pun meminta Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM untuk mencabut semua izin pertambangan yang ada di wilayah Raja Ampat.
Partai Golkar melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen), Sarmudji menilai kritika yang diutarakan untuk Bahlil itu tidaklah tepat.
Sebab, izin pertambangan di Raja Ampat sendiri telah terbit pada 2017 jauh sebelum Bahlil menjadi Menteri ESDM.
Itu kritikan salah sasaran. Tambang itu sudah mendapatkan ijin jauh hari sebelum Menteri Bahlil menjabat sebagai menteri,” ujar Sarmuji saat dihubungi, Minggu 8 Juni 2025.
Sarmudji mengatakan justru Bahlil telah melakukan langkah tepat terkait kritikan tambang nikel di Raja Ampat.
Bahlil diketahui pada Sabtu 7 Juni 2025 langsung menyambangi lokasi tambang nikel di sana.
Sarmudji mengklaim Bahlil adalah satu-satunya menteri yang langsung datang ke lokasi untuk memeriksa bisnis tambang di Tanah Cenderawasih tersebut.
“Justru begitu ada masalah, Menteri ESDM langsung menghentikan sementara sembari melakukan evaluasi. Bahkan dia satu-satunya menteri yang turun langsung, padahal masalah ini sebenarnya lintas kementrian,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menduga ramai kritik kepada Bahlil ini sebagai bentuk serangan balik oleh pihak yang dirugikan oleh kebijakan pencabutan izin tambang.
“Bisa jadi ini serangan balik pihak yang dirugikan oleh kebijakan menteri yang pro rakyat seperti pencabutan IUP yang ditelantarkan dan peningkatan lifting migas yang mengancam mengganggu impor,” tutur dia.
Selain itu, Bahlik juga menghentikan sementara aktifitas tambang nikel yang dikelola oleh PT Gag Nikel terhitung sejak Kamis 5 Juni 2025 lalu.