Suaranusantara.com- Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana membuat kebijakan yang mengatur gas 3 kg atau gas melon di mana akan menetapkan satu harga di setiap provinsi.
Rencana itu disampaikan Bahlil Lahadalia saat rapat bersama Komisi XII DPR RI pada Rabu 2 Juli 2025.
Adapun tujuan Bahlil menetapkam satu harga gas melon di setiap provinsi guna mencegah adanya kebocoran dan rantai pasok yang terlalu panjang membuat harga LPG 3 kg di konsumen akhir melonjak.
“Untuk elpiji Perpres-nya kami lagi bahas, kami akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah. Kita dalam pembahasan Perpres, kita tentukan aja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” ungkap Bahlil saat Rapat Kerja Komisi XII DPR RI, dilansir Jumat 4 Juli 2025.
Dalam pemaparannya, Bahlil mengatakan bahwa subsidi energi untuk elpiji 3 kg selalu meningkat di kisaran Rp80-87 triliun per tahun.
Menurutnya, penyaluran komoditas bersubsidi ini masih tidak tepat sasaran sehingga pemerintah akan melakukan pengetatan penyaluran.
Tahun ini, pemerintah menetapkan proyeksi volume elpiji subsidi sebanyak 8,17 juta metrik ton (MT) dalam APBN 2025.
Lebih kecil dibandingkan realisasi 2024 yang sebesar 8,23 juta MT. Hal ini membuat kemungkinan kuota elpiji subsidi bakal jebol.
Berdasarkan outlook Kementerian ESDM, bakal tembus 8,36 juta MT berdasarkan rata-rata penyaluran harian Januari-April 2025 per kabupaten/kota.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung usai rapat menjelaskan bahwa selama ini harga elpiji 3 kg di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda, tergantung Harga Eceran Tertinggi (HET).
Namun harga yang diterima konsumen bisa melebihi HET bahkan sampai Rp50 ribu pee tabung.
“Setiap daerah itu kan beda-beda itu harga elpiji. Jadi harganya yang ditetapkan pemerintah itu justru reaksinya itu sangat tinggi, ada di satu daerah itu harga elpiji bisa Rp50.000 per tabung,” jelas Yuliot.
Yuliot mencontohkan HET elpiji 3 kg yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp14.000 per tabung. Namun karena rantai pasok yang terlalu panjang harganya bisa jauh di atas ketetapan.
Nantinya, pemerintah akan langsung menetapkan harga elpiji 3 kg di masing-masing provinsi, tergantung dengan biaya logistik atau transportasinya. Mekanisme ini mirip dengan penetapan harga BBM oleh PT Pertamina (Persero).
“Itu nanti untuk setiap provinsi, jadi ditetapkan itu satu harganya. Misalnya itu ada yang Rp14.000, ada yang Rp15.000 tergantung transportasi. Jadi nanti akan kita evaluasi untuk setiap provinsi,” tutur Yuliot.
Dia pun berharap dengan diterapkan satu harga gas melon di setiap provinsi maka tidak ada lagi masyarakat yang membeli gas 3 kg itu dengan harga tidak wajar.