Suaranusantara.com- Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kemungkinan besar akan berkantor di Papua. Hal itu setelah Gibran mendapat mandat khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk menangangi sejumlah persoalan di Papua.
Tugas khusus untuk Wapres RI Gibran itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres). Dari Keppres itu, menyatakan kemungkinan besar Gibran akan berkantor di Papua.
Adapun persoalan yang akan diurus Gibran di Papua di antaranya pembangunan hingga permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
dalam Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli 2025.
PDI Perjuangan pun mendukung Gibran berkantor di Papua guna mengurus segala persoalan yang terjadi di sana.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevry Sitorus yang mendukung keputusan Prabowo memberi tugas khusus Gibran menangani persoalan di Papua.
Kata Deddy, keputusan tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap pembangunan di Papua. Menurutnya, ada banyak tugas yang harus diselesaikan Gibran di Papua mulai dari urusan pertambangan hingga keamanan
“Nah itu kan perlu diawasi, yang paling tepat udah Gibran, udah benar gitu. Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan cuma datang pergi, datang pergi,” kata Deddy di kompleks parlemen, Selasa 8 Juli 2025.
Kendati demikian, Deddy enggan berspekulasi bahwa keputusan Prabowo mengirim Gibran sebagai upaya untuk mengurangi tugas-tugasnya.
Menurut Deddy, ada persoalan serius yang harus diselesaikan pemerintah di Papua, termasuk soal food estate.
“Jangan begitu, itu negatif, kan pasti penting, misalnya ada food estate 3 juta hektare, 2 juta, 3 juta hektare, itu kan kerjaan yang besar sekali. Nggak bisa itu hanya sambil lalu, kan nggak mungkin Presiden ngawasin,” katanya.
Deddy menyarankan Gibran agar terlebih dahulu memahami kondisi Papua sebelum resmi terjun ke lapangan. Gibran perlu membuka dialog dengan tokoh dan pemerintah setempat, maupun sejarawan.
“Ya tentu dia harus memahami, memanggil dulu tokoh-tokoh Papua. Para sejarawan, sosiolog. Dengan Kementerian dalam Negeri, kementerian lain yang bersentuhan dengan Papua,” katanya.