Suaranusantara.com – PDIP menilai usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin agar gubernur dipilih pemerintah pusat dan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD merupakan langkah kemunduran dalam demokrasi.
Sebab, hal itu tidak publik berpartisipasi dalam memilih kepala daerahnya.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus.
“Kalau kepala daerah (bupati/wali kota) dipilih DPRD menurut saya itu langkah mundur dalam peradaban demokrasi,” kata Deddy kepada wartawan, Kamis (24/7/2025).
“Karena tidak ada partisipasi publik (meaningful participation) rakyat dalam pemimpin daerahnya,” tambahnya.
Menurut dia, kepala daerah dipilih oleh DPRD itu merupakan kebijakan yang akan bertentangan dengan logika dan semangat otonomi daerah yang merupakan hasil dari Reformasi.
Maka dari itu, Deddy yakin masyarakat tidak akan menyetujui usulan tersebut.
“Bisa dipertimbangkan agar gubernur benar-benar hanya menjadi perpanjangan tangan pusat dan bersifat lebih administratif,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dievaluasi total.
“Salah satunya yang kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total manfaat dan manfaatnya,” kata Cak Imin di depan Presiden RI Prabowo Subianto dalam perayaan Harlah ke-27 PKB di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Juli 2025.
“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, minimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak,”tambah dia.