Suaranusantara.com- PDI Perjuangan diketahui telah usai menggelar bimbingan teknis (bimtek) pada Rabu 30 Juli 2025 di Beach Convention Center, The Meru Hotel, Sanur, Bali.
Sebelumnya, bimtek PDI Perjuangan dijadwalkan akan digelar hingga tiga hari. Itu artinya akan berakhir pada besok Jumat 1 Agustus 2025.
Namun, ternyata bimtek PDI Perjuangan hanya berlangsung satu hari kemarin.
Lantas apa yang menjadi alasan bimtek PDI Perjuangan hanya digelar satu hari saja?
Ketua Bidang Hukum PDIP Yasonna Laoly, mengatakan seluruh agenda telah terpenuhi dan sesuai jadwal. Ia juga beralasan bahwa bimtek sudah pernah dilakukan pada awal 2025 di Jakarta.
“Sehari memang sudah padat dari hari ini. Sudah segala materi dibahas, didiskusikan. Enggak ada kesak-kusuk. Semua on schedule,” kata Yasonna di The Meru Sanur, Bali, Rabu 30 Juli 2025.
Ia menegaskan, memang bimtek digelar dalam satu hari dan sudah teragendakan. Bimtek juga sudah pernah dilakukan di Jakarta sebelumnya.
“Memang (satu hari). Enggak-lah (dikebut). Kan, sudah bulan berapa itu ada bimtek di Jakarta, kemarin di Kemayoran kan, sekarang melengkapi, lah,” katanya.
Senada dengan Yasonna, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga menyampaikan hal serupa. Puan menyebut semua materi telah disampaikan. Sehingga tak ada alasan lain memperpanjang bimtek
“Ya sudah cukup, semua materi sudah disampaikan,” katanya.
Bimtek ini dihadiri oleh 3.218 anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD, DPR RI, serta para kepala daerah PDIP dari seluruh Indonesia. Bimtek PDIP sekaligus bagian dari program konsolidasi organisasi partai.
Sejumlah fungsionaris DPP PDI Perjuangan pun turut memberikan pembekalan di bimtek, seperti Puan Maharani. Lalu Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif M Prananda Prabowo.
Selain itu, turut hadir Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang juga memberikan pengarahan di bimtek.
Kemudian Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster, Kader sekaligus eks Mensos Tri Rismaharin, serta eks Menteri PPA Bintang Puspayoga menjadi pembicara Dalam Bimtek ini.
Selain pengarahan dari pimpinan partai, Bimtek juga menghadirkan materi strategis terkait penguatan fraksi, evaluasi RKPD dan APBD 2025, serta strategi komunikasi politik di daerah.