Suaranusantara.com- Puan Maharani, Ketua DPR RI, menerima kedatangan Delegasi Utusan Khusus Presiden Republik Korea di Gedung DPR pada Selasa (12/8/2025) sore. Delegasi yang terdiri dari Cho Jeong-Sik, Seo Young-Kyo, dan Lee Jae-Gang itu disambut hangat bersama sejumlah pimpinan komisi DPR.
Dalam pertemuan tersebut, Puan menekankan pentingnya melanjutkan pembaruan kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan yang saat ini masih tertunda.
Rombongan tiba di Kompleks Parlemen Senayan sekitar pukul 14.30 WIB dan diterima langsung oleh Puan bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Komisi III Dede Indra Permana Soediro, serta anggota Komisi III Gilang Dhielafararez.
Dalam sambutannya, Puan menilai kunjungan utusan Presiden Korea Lee Jae-Myung merupakan bentuk penghargaan sekaligus sinyal kuat dari pemerintahan baru Korea untuk terus menjalin hubungan baik dengan Indonesia.
Ia menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Lee, sambil berharap kepemimpinannya membawa kemajuan bagi negaranya serta mendukung stabilitas kawasan Asia Timur.
“Tentunya saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Presiden Republik Korea yang baru, Yang Mulia Presiden Lee Jae-Myung. Saya berharap di bawah kepemimpinan beliau, Republik Korea semakin maju dan kemajuannya berdampak positif bagi stabilitas di Kawasan Asia Timur,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan bahwa Indonesia dan Korea memiliki kesamaan pandangan dalam hal demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum.
Oleh karena itu, kedua negara perlu terus menggalang kerja sama untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengupayakan penyelesaian konflik di berbagai belahan dunia.
Menurutnya, kerja sama yang kuat akan menjadi modal penting untuk mengubah dunia yang diwarnai konflik menjadi tempat yang damai, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat di kedua negara.
“Kedua negara juga perlu memajukan kerja sama internasional, dan mendorong penyelesaian perang dan konflik. Kita harus bersama mengubah wajah dunia yang ditandai perang di berbagai wilayah menjadi dunia yang damai. Sehingga kita dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara,” ungkap Puan.
Sesama negara ekonomi terbesar dunia anggota G20, Indonesia dan Korea dinilai memiliki aspirasi sebagai kekuatan menengah. Puan mengatakan, kolaborasi tersebut antara lain bisa dilakukan melalui MIKTA, untuk menjembatani perbedaan posisi berbagai negara kekuatan besar.
“Di samping itu, melalui ASEAN+3 (Korea, Jepang, RRT), Indonesia dan Republik Korea juga dapat bekerja sama untuk memajukan pembangunan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur,” sebutnya.
Sementara di tingkat legislatif, kata Puan, parlemen kedua negara sama-sama merupakan anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) dan sering bertemu di berbagai forum. Puan pun mendukung posisi Parlemen Republik Korea sebagai pengamat (observer) di ASEAN Inter- Parliamentary Assembly (AIPA).
Mengingat pentingnya penguatan kerja sama kedua parlemen, DPR RI juga telah membentuk Kelompok Persahabatan Bilateral Parlemen (GKSB) dengan Majelis Nasional Korea pada masa jabatan 2024-2029. Puan berharap, diplomasi parlemen kedua negara juga ikut berkontribusi dalam memperkuat hubungan Indonesia-Korea, terutama hubungan antar masyarakat yang diwakili dewan.
“Saya telah menerima informasi bahwa pertemuan Ketua Parlemen MIKTA mendatang akan diadakan di Seoul, 12 November 2025. Saya merencanakan akan hadir pada pertemuan tersebut,” ujarnya.