Suaranusantara.com- Komisi VI DPR RI kembali mengkritisi kinerja Garuda Indonesia. Anggota dewan, Mufti Aimah Nurul Anam, menyebut ada indikasi praktik mafia slot penerbangan yang menghambat perkembangan maskapai pelat merah tersebut.
Mufti mengatakan, Garuda hanya bisa tumbuh bila mendapatkan akses yang setara terhadap slot penerbangan, terutama di bandara dengan tingkat kepadatan tinggi. Namun, ia menilai pengaturan slot saat ini tidak terbuka dan cenderung memihak pihak tertentu, sehingga Garuda tidak memperoleh kesempatan yang adil sebagai flag carrier nasional.
Tidak hanya itu, Mufti juga mengkritik manajemen Garuda yang dinilai belum memiliki roadmap konkret. Ia menyebut tidak terlihat adanya target jelas mengenai pangsa pasar, strategi perbaikan layanan, maupun langkah bisnis jangka panjang yang bisa menjamin keberlanjutan perusahaan.
“Direksi harus berani tunjukkan roadmap yang realistis. Tahun 2026 mau berapa persen market share, tahun 2027 berapa persen. Kalau target tidak tercapai, apakah direksi siap mundur? Itu baru namanya akuntabilitas,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan, Garuda sudah menerima dukungan besar dari negara, mulai dari penyertaan modal negara (PMN) hingga restrukturisasi utang. Namun hasil yang ditunjukkan dinilai belum signifikan, bahkan market share Garuda cenderung tergerus di tengah pertumbuhan industri penerbangan nasional.
“Kalau roadmap tidak jelas, lalu kinerja tidak ada peningkatan, bagaimana pertanggungjawaban direksi kepada negara dan publik? Jangan sampai Garuda hanya jadi beban APBN,” kata Mufti.
Sebagai maskapai nasional, dirinya menekankan Garuda memiliki tanggung jawab menjaga daya saing. Transparansi penuh dalam pengelolaan slot penerbangan, peningkatan kualitas layanan, dan konsistensi direksi dalam menjalankan komitmen perbaikan, menurutnya, menjadi kunci keberlangsungan Garuda di tengah dominasi maskapai swasta.